Home / NASIONAL/INTERNASIONAL / Rektor Unhas Prof. Dwia, TB Hasanuddin dan Arqam Azikin di Rembuk Nasional 2017 Bidang Polhukam

Rektor Unhas Prof. Dwia, TB Hasanuddin dan Arqam Azikin di Rembuk Nasional 2017 Bidang Polhukam

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Tiga tahun pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla berjalan. Berbagai agenda dan program telah dilaksanakan. Di beberapa bidang tentunya belum berjalan dengan baik dan efektif, termasuk di bidang pokitik, hukum, dan keamanan. Karena itu, pemerintah membutuhkan masukan dan rekomendasi dari berbagai kalangan, khususnya pihak akademisi.

Berkaitan hal itu, Kantor Dewan Pertimbangan Presiden ( Watimpres) menggelar acara Rembuk Nasional 2017 dengan tema ” Membangun Politik, Hukum dan Keamanan untuk Kemandirian dan Keunggulan Bangsa. ” Rembuk ini berlangsung di Ruang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Sabtu ( 7/10 /17).

Acara ini dibuka langsung Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, dan dihadiri akademisi, pemerintah provinsi Sulawesi Selatam, TNI, dan pemerhati bidang politik, hukum dan keamanan. Sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi hadir untuk memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Rian Nugroho Ketua Panitia Pokja Rembuk Nasional, dalam arahannya, berharap rembuk yang berlangsung di Unhas bisa memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah untuk perbaikan program yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK dua tahun ke depan.”

Saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara, Rektor Dwia menyatakan dukungannya atas kegiatan rembuk nasional. Dwia berharap acara ini dapat berjalan baik dan produktif menampung masukan di sisa pemerintahan Jokowi-JK. ” Unhas sangat mensuport agenda politik nasional, dimana banyak alumni Unhas yang berkiprah di ranah politik lokal dan nasional.

Dalam Rembuk Nasional 2017, agenda Forum Group Discussion (FGD) berlangsung dua forum dengan mengangkat topik berbeda, yakni bidang Keamanan dan Politik Luar Negeri, serta Bidang Politik, Hukum dan HAM. Di sesi diskusi bidang keamanan dan politik luar negeri, yang menjadi pemantik diskusi adalah T.B Hasanuddin, anggota DPR RI Komisi 1.

Dalam sesi introduksi diskusi, Hasanuddin menyampaikan beberapa hal, salah satunya isu Kemerdekaan Papua. Purnawirawan TNI ini menjelaskan empat hal yang menyangkut persoalan Papua, yaitu persepsi soal Papua Merdeka, trauma masa lalu yang berkaitan operasi militer, diskriminasi terhadap suku asli Papua, dan otonomi khusus ( Otsus). Keempat hal tersebut menjadi masalah yang membayangi persoalan Papua. ” Dalam masalah Otsus ini, efektifitas anggaran pusat belum mengalir dengan baik ke bawah, ” ujar Hasanuddin.

Diskusi berlangsung alot, terbuka dan cair. Sejumlah peserta aktif memberikan pertanyaan dan pandangan tentang keamanan dan politik luar negeri, diantaranya Arqam Azikin (Analis politik & Hankam) mendesak Revisi undang-undang pertahanan, sosialisasi pentingnya UU pertahanan bagi mahasiswa dan generasi muda agar memahami pentingnya Dimensi Pertahanan Negara. Juga input peserta FGD lainnya yaitu pemerintah memetakan kembali kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan politik luar negeri dalam forum internasional, dan isu-isu yang terkait dengan keamanan dan politik luar negeri Indonesia.

Hasil FGD tersebut kemudian dibawa ke rapat pleno dibahas dan disusun sebagai bahan masukan sivitas akademika Kota Makassar untuk dijadikan bahan pertimbangan Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Jakarta. Seluruh masukan rembuk nasional itu selanjutnya menjadi rekomendasi Watimpres untuk dajukan kepada pemerintahan Jokowi – JK. (*)

Check Also

Presiden Jokowi : Distribusi Lahan untuk Keadilan

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.COM– Sebagai sebuah negara besar, Indonesia sebenarnya dikaruniai dengan kekayaan lahan yang sangat banyak, …

Loading...