Home / POLITIK / Kuliah Umum Pasca Sosiologi Unhas : Bahaya Kapitalisasi dalam Pemilukada

Kuliah Umum Pasca Sosiologi Unhas : Bahaya Kapitalisasi dalam Pemilukada

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Memaknai tahun 2018 sebagai tahun politik, terlebih Pemilukada serentak tingga 4 bulan lagi, Proram Pascasarjana Ilmu Sosiologi Unhas, kamis kemarin (22/2/18) menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Bahaya Kapitalisasi Politik Dalam Pemilukada” bertempat di Ruang Rapat Dekan Fisip.

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Sosiologi Unhas Dr. Suparman dalam pengantarnya mengatakan, “tema bahaya kapitalisasi politik dalam Pemilukada ini sangat penting dan menarik dikedepankan menyambut Pemilukada serentak Juni 2018. Menurutnya paling tidak ada dua tujuan yang ingin dicapai dengan mengangkat tema ini. Pertama, ingin memberi kontribusi gagasan kepada publik tentang dampak politik berbiaya tinggi yang ujung-ujungnya bisa melahirkan pemimpin daerah yang bermental korup. Kedua, mahasiswa program Pascasarjana Jurusan Ilmu Sosiologi mendapat pemahaman bagaimana dahsyatnya modal sosial dalam bursa demokrasi”.

Kuliah umum ini menghadirkan Ruslan Ismail Mage, Ditektur Eksekutif Sipil Institit Jakarta, sebuah institusi yang konsisten mensosialisasikan bahaya kapitalisasi politik dalam Pemilukada, dan bagaimana berpolitik dengan biaya murah untuk mencegah politisi korupsi.

Dalam penjelasan materinya, alumni jurusan Soiologi Unhas tahun 1987 ini menjelasakan bahwa selama ini setiap pemilu di Indonesia, rakyat hanya dibiarkan menjadi anak yatim piatu berjalan menggunakan peta buta dalam mencari pemimpinnya. Hampir tidak ada institusi baik yang dibentuk oleh negara maupun swasta yang konsisten memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Padahal menurutnya rakyat tidak boleh buta politik, karena kalau rakyat buta politik maka akan di akan dimakan politik.

Karena itu, menurut motivator politik Indonesia ini, institusi pendidikanlah yang harus mengambil peran melakukan pendidikan politik kepada rakyat.

Baca Juga : Presiden Ajak Ulama Jaga Kerukunan Bangsa di Tengah Pilkada

Lebih jauh dalam pemaparannya yang inspiratif, penulis buku Berpolitik Biaya Murah ini memetakan bahwa kalau biaya politik pemilukada dalam suatu daerah 50 M, maka sang pemimpin daerah yang terpilih harus menabung 12 M/tahun dan 1 M/bulan. Mengharpkan gaji menutupi biaya politik yang super mahal ini tentu tidak mungkin.

Kondisi inilah yang kemudian memicu pimpinan daerah menyalahgunakan anggaran yang berujung OTT KPK. Bahkan bagi daerah maju dan berkembang seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk Sulawesi Selatan, biaya pemilihan gubernur mungkin sudah berada dikisaran 100 sampai 500 M. Nah disinilah para calo dan penjudi politik bermain mencari peruntungan diri.

Jadi untuk mencegah munculnya pemimpin daerah bermental korup, orang terdidik tidak boleh diam. Karena itu, sejatinya setiap kampus harus menjadi benteng tangguh untuk menyuarakan bahayanya kapitalisasi politik dalam Pemikukada. Dengan kuliah umum yang mengangkat tema bahaya kapitalisasi politik dalam Pemilukada ini, Program Pascasarjana Ilmu Sosiologi Unhas telah memperlihatkan kepekaannya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dalam mencari pemimpin daerah. Inilah salah satu bentuk kontribusi gagasan kampus dalam melahirkan pemimpin daerah yang amanah. Bagaimana dengan kampus lain? (*)

Check Also

Andi Jamaro Dulung : Sudah saatnya GRJK mulai menyerang

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM– Andi Jamaro Dulung (AJD) sebagai pembina GRJK Sulawesi Selatan meminta para pengurus aktif …

Loading...