Home / NASIONAL/INTERNASIONAL / Demokrat Resmikan Berikan Hak Jawab ke Media Indonesia

Demokrat Resmikan Berikan Hak Jawab ke Media Indonesia

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.COM — Hari ini DPP Partai Demokrat menyerahkan Hak Jawab ke pada Media Indonesia atas pemberitaan yang diterbitkannya Jum’at lalu (2/2/2018) berjudul “Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak”.

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon sekaligus Pengadu mengatakan, hari ini secara resmi putusan Dewan Pers yang menghukum Media Indonesia untuk: (a) memuat Hak Jawab kami dan (b) meminta maaf kepada Pak SBY dan seluruh masyarakat Indonesia, telah kami eksekusi.

“Pukul 14:40 Wib bertempat di Gedung Pers, Hak Jawab kami secara resmi telah diterima oleh Bpk. Syamsuri dari Pokja Pengaduan Dewan Pers,” kata Jansen dalam siaran persnya, rabu (28/2/18).

Jansen melanjutkan, pada pukul 16:30 Wib Hak Jawab yang sama juga telah kami serahkan secara resmi kepada pihak Teradu Media Indonesia diterima oleh Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia, Sadyo Kristiarto Sekretaris Redaksi Media Indonesia dan Ahmad Punto Asisten Kepala Divisi Media Indonesia.

“Dimana sesuai dengan Putusan Dewan Pers dalam perkara ini, dalam waktu 3×24 jam sejak diterimanya Hak Jawab ini harus dimuat oleh Teradu Media Indonesia disertai permintaan maaf kepada Bapak SBY dan Masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga : Demokrat Menangkan Gugatan Atas Media Indonesia di Dewan Pers

Dirinya mengatakan, gugatan ini menyangkut nama baik Ketua Umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang telah diberitakan secara tidak tepat dan menjurus menghakimi.

“Tinggal sekarang tugas kita bersama untuk menagih dan mengawasi pemenuhan janji Media Indonesia untuk meminta maaf kepada Pak SBY dan memuat sepenuhnya Hak Jawab yang telah kita serahkan,” jelasnya.

Kata Jansen, setiap putusan hukum adalah milik Publik. Demikian juga halnya putusan dalam perkara ini.

Memang gugatan ini diajukan oleh kami Partai Demokrat, namun sepenuhnya norma dalam putusan ini adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Semoga putusan ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat diluar sana yang mungkin juga pernah dirugikan oleh pemberitaan media.

“Tempuh lah jalur “kata-kata” dilawan dengan “kata-kata”, bukan Pidana. Dan untuk menguji kata-kata, Dewan Pers lah tempatnya,” ungkap Jansen.

Menurut dia, cara ini adalah tepat guna  memberi pengawasan terhadap media (andai mereka salah sekalipun) agar kedepannya mereka tumbuh lebih sehat lagi di alam Demokrasi yang serba bebas ini.

“Bukan dengan menempuh jalur mem-Pidana kan mereka (Pers). Karena “journalism is not crime”,” demikian Jansen menjelaskan. (*)

Check Also

MUI Inginkan Demokrasi Berjalan Sehat dan Beradab

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.COM– Belum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau agar deklarasi gerakan …

Loading...