Home / OPINI / Tunda Permenhub 108 Bukan Berarti Pembangkangan

Tunda Permenhub 108 Bukan Berarti Pembangkangan

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.COM — Menyikapi pernyataan Wakil Sekjend ProDEM dimuat oleh berapa media mengatakan bahwa broadcast Adian Napitupulu mengkritik moratorium dikeluarkan oleh Menteri Koordinator merupakan sebuah pembangkangan kepada pemerintahan Jokowi. Saya sebagai Presidium PENA 98 sangat menyayangkan pernyataan wakil Sekjen ProDem tersebut.

Tidak benar Adian Napitupulu selaku Pembina Pospera menyerang Pemerintahan Jokowi. Pada Rakernas III Pospera tgl 28 Januari di Medan secara aklamasi dalam rapat pleno memutuskan mendukung sepenuhnya Jokowi sebagai Capres 2019 dan bertekad all out bergerak memenangkan Jokowi 2 Periode.

Ketika dukungan dan loyalis Pospera kepada Presiden Jokowi bukan berarti menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah. Itu namanya fanatik membabi buta. Pospera adalah kumpulan aktivis 98 yang rasional dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Permenhub 108 yang mewajiban para driver online untuk mengurus izin angkutan sewa khusus adalah sebuah kebijakan yang tidak bijak. Driver online harus berbadan hukum secara bersama-sama akan membunuh hak para driver untuk bermitra secara langsung dengan aplikator. Pola ini mirip dengan pola Orde Baru yang menerapkan tata niaga cengkeh pada tahun 70-an yang akhirnya membunuh masa depan petani.

Pospera menilai kebijakan tersebut salah alamat. Seharusnya kebijakan tersebut ditujukan kepada perusahaan jasa aplikasi bukan kepada driver. Jadi objeknya harus dirubah.

Pospera mengkritisi Permenhub 108 tersebut jangan sampai melahirkan konglomerasi dengan cara memeras keringat rakyat. Bahwa tanpa membuat perantara, rakyat bisa sejahtera.

Adian melihat moratorium penghentian pendafataran taksi online merupakan kebijakan yang aneh. Alasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan adanya moratorium itu untuk melindungi pengemudi taksi online agar tidak gagal bayar dalam pembayaran kredit mobil seolah-olah dijadikan masalah. Sementara kredit macet pengusaha yang sangat banyak kenapa tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Untuk itu, alasan Luhut Binsar tersebut tidak Logis. Seharusnya Menteri Perhubungan tetap konsisten menunda diberlakukannya Permenhub 108 setelah merevisi pasal-pasal yang merugikan driver online sebagaimana disepakati hasil pertemuan Menteri Perhubungan dengan Perwakilan Driver Online pada tanggal 13 Februari 2018.

Jakarta, 14 Maret 2018

Aznil
Presidium PENA 98 dan Pembina Pospera Sumbar

Facebook Comments

Check Also

Musim Bertanam Tebu di Bibir

Catatan Ruslan Ismail Mage KORANMAKASSARNEWS.COM — Selama ini di Indonesia hanya dikenal dua musim, yaitu …

Loading...