Home / OPINI / Pengamat Ingatkan Bahayanya Kotak Kosong di Pilkada 2018

Pengamat Ingatkan Bahayanya Kotak Kosong di Pilkada 2018

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Andi Haris mengingatkan kepada para calon pemimpin Pilkada 2018 akan bahaya kotak kosong yang bisa memunculkan alienasi politik secara luas di kalangan masyarakat.

Ia menjelaskan alienasi politik adalah keadaan di mana masyarakat menjadi acuh terhadap proses demokrasi sehingga tingkat partisipasi pemilih menurut drastis ke titik yang mengkhawatirkan.

“Dalam situasi seperti itu alienasi politik sangat rawan terjadi karena masyarakat hanya diberikan satu pilihan calon pemimpin saja. Menurut saya kalau yang dilawan kotak kosong maka tidak perlu ada pemilihan karena memang sejatinya itu memang bukanlah proses pemilihan yang demokratis. Ibaratnya cuma memubazirkan anggaran saja,” kata Haris, Jumat (13/4/2018).

Dia menjelaskan, alienasi politik akan berdampak pada dukungan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintahan yang nantinya terpilih berkat skenario kotak kosong.

Masyarakat, kemungkinan besar akan acuh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menolak ikut menyukseskan program-program pemerintah. Menurutnya dukungan masyarakat tentu berbeda terhadap calon yang terpilih karena merupakan pilihan masyarakat dibanding calon yang terpilih karena tidak ada pilihan lain.

“Kalau kotak kosong itu lahir karena aklamasi (tidak ada lawan yang mendaftar) itu tidak masalah, tetapi kalau kotak kosong itu lahir karena dengan sengaja dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu, itulah yang tidak baik bagi perkembangan demokrasi ke depan,” tandasnya.

Baca Juga : Maqbul Bilang Peluang Kotak Kosong di Pilkada Makassar Makin Menipis

Seperti diketahui, di Sulsel saat ada dua kabupaten yang berhadapan dengan kotak kosong yakni Kabupaten Bone dan Enrekang. Di dua kabupaten ini hanya ada satu calon yang mendaftar di KPU.

Sementara di Kota Makassar wacana kotak kosong juga muncul pasca keberhasilan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) memenangkan tuntutan untuk mendiskualifikasi Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Baca Juga : Soal Skenario Kotak Kosong, Kalau Dipaksakan Pasti Tidak Demokratis

Kasus ini sendiri berlanjut kasasi ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta dan diperkirakan akan membuahkan hasil pada pekan depan. “Kita berharap hakim-hakim yang memutuskan perkara di MA itu bebas dari intervensi partai politik sehingga putusan yang dilahirkan adalah putusan yang jujur dan adil,” imbuh Haris. (*)

Check Also

Pesan Moral Hari Anak Nasional 2018

(Hentikan segala bentuk, radikalisme, ujaran kebencian dan pelibatan anak dalam aksi kekerasan dan aksi terorisme) …

Loading...