Home / DAERAH / Perencanaan Baru Pembangunan Kantor Bupati Torut 2017 Boroskan Uang Negara Rp 400 Juta

Perencanaan Baru Pembangunan Kantor Bupati Torut 2017 Boroskan Uang Negara Rp 400 Juta

TORAJA UTARA, KORANMAKASSARNEWS.COM — Masalah yang melilit Pembangunan Kantor Bupati Toraja Utara (Torut) 2017 di Panga’, Kecamatan Tondon, satu demi satu terkuak. Selain menyangkut konstruksi dengan pekerjaan struktur yang dianggap boros material, yang paling mendasar menyalahi aturan adalah soal perencanaan baru yang seharusnya tidak boleh.

“Masa penganggaran ulang untuk tender konsultan perencana yang baru, tidak boleh. Ini kan sudah dianggarkan pada perencanaan lalu waktu era transisi dari Dalipang ke Toto Ranggina sebagai bupati. Waktu itu Kadisnya Daniel Tandi. Nah status pekerjaannya kan yang lalu itu belum selesai, lihat saja rangka-rangka bangunannya jadi mangkrak seperti itu. Ada kok grand design-nya bermotif Toraja. Jadi sebenarnya untuk pembangunan kantor bupati masih terkait dengan konsultan perencana yang dulu. Konsultasinya harus ke mereka apa ada yang mau dirobah, misalnya soal pemindahan titik nol. Jadi kan review desain saja, bukan mereview dengan melelang lagi konsultan perencana yang baru. Sudah tahu ada perencana yang dulu kenapa masih diulang.

Apalagi PPKnya masih yang dulu juga, Esra. Harus dia bicara kasih masukan. Kalau begini jangan-jangan setiap pergantian bupati direncanakan ulang lagi dan seterusnya begitu. Belum lagi saya dengar mau beli hotel Marante untuk rencana kantor bupati. Apa-apaan  ini. Ini saja sudah fatal pak, uang negara 400 juta dihambur begitu saja. Tidak main-main,” ujar sebuah sumber di lingkup Pemda Torut yang enggan disebut namanya.

Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Torut Ir Eduard  Limban,  ketika dikonfirmasi via ponsel, Kamis sore kemarin (12/4/18), hanya mengatakan, komunikasikan dengan PPKnya. “Komunikasikan dengan Esra pimpronya,” sahutnya lewat layanan pesan singkat (SMS). Esranial Toding dihubungi, juga via SMS, mengatakan, soal lelang atau tender perencanaan yang baru sebenarnya tidak ada.

Baca Juga : SHCW : Polda Sulsel Segera Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Lingkup Kerja PU Kabupaten Tana Toraja

“Tidak dobol karena tidak prototype. Permen PU bolehkan setelah perencanaan 5 tahun. Kita punya sudah 7 tahun. Lebih jelas di Permen 46 dan SNI 2013,” kilahnya. Namun ia tidak menjawab saat ditanya soal peruntukan rangka bangunan dulu yang mangkrak itu.

Sementara itu, mantan Kadis PU yang kini menjabat Ketua Bappeda Torut, Ir Daniel Tandi, ketika dihubungi via ponsel, Jumat pagi ini (13/4), mengatakan, pihaknya tidak mungkin lagi memberi komentar soal perencanaan baru atau perencanaan yang diulang. “Susah saya mau komentari itu karena barang sudah jadi dikomentari. Andaikata baru dimulai itu dikomentari bisa kita bicarakan. Kalau sudah jadi baru dikomentari tidak dalam kapasitas untuk berkomentar tentang itu. Tanya saja yang melaksanakan. Secara prinsip tidak pernah ada konsultasi ke saya, karena saya sudah di instansi lain,” responnya. Namun dia mengakui jika pihaknya pernah ditanya dan dimintai tanggapan pihak DPRD Torut.

“Saya ditanya dewan saya jawab sama mereka saya no comment, tanya yang melaksanakan. Karena kenapa karena sudah ada barang jadi. Andaikata baru mau diurus pembangunannya bisa kita bicarakan. Ini sudah berdiri bangunan walaupun belum selesai. Jadi bagaimana mau komentari kalau barang jadi,” ketusnya.

Menurut Daniel Tandi, kalaupun ada perubahan dalam perencanaan tentu ada justifikasi teknik yang mengkaji dan merekomendasikan bahwa boleh atau tidak. “Justifikasinya seperti apa kita tidak tahu,”  imbuhnya.

Namun pada prinsipnya, Daniel Tandi berpendapat perencanaan tidak bisa diulang. “Memang tidak bisa diulang. Kita kan tidak ada data jadi susah komen. Tapi ketika ada perubahan tentu ada justifikasi teknik,” bebernya.

Baca Juga : BPK dan Kejaksaan Diminta Periksa Pembangunan Kantor Bupati Toraja Utara

Untuk diketahui, Kontraktor Konsultan Perencana Pembangunan Kantor Bupati Torut 2017 adalah PT Mitra Utama Konsultan. Perusahaan ini beralamat di Jl Teuku Umar No. 27 RT 14 Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Biaya perencanaan sebesar Rp396.990.000,00. Dengan perusahaan ini, Prof Dr Ir Jonie Tanijaya, M.Sc hadir sebagai tenaga ahli teknis yang berfungsi sebagai perencana. Selain itu, Prof Tanijaya dikenal sebagai Guru Besar Teknik Sipil yang saat ini menjabat Direktur Program Pascasarjana UKI Paulus (UKIP) di Makassar.

Menyoal rencana pembelian Hotel Marante untuk Kantor Bupati Torut, Ketua Bappeda Daniel Tandi, mengatakan, dalam konteks penambahan aset untuk kebutuhan perkantoran tidak ada masalah. “Karena kita masih sangat butuh lahan untuk kantor-kantor khususnya jajaran instansi vertikal dan rumah-rumah dinas. Kantor DPRD belum diproyeksikan di dalam. Tapi kalau itu mau dijadikan kantor bupati berarti overlap karena kita kan selama ini sudah membangun kantor bupati,” jelasnya. (TimLiput)

Check Also

RSUD Andi Makkasau Layani 87 Pasien Korban Sulteng Secara Gratis

PAREPARE, KORANAMAKASSARNEWS.COM– Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, tetap …

Loading...