Home / DAERAH / Periksa Pembangunan Kantor Bupati Torut, Deka : Lihat TOR Perencanaan atau Spesifikasinya

Periksa Pembangunan Kantor Bupati Torut, Deka : Lihat TOR Perencanaan atau Spesifikasinya

TORAJA UTARA, KORANMAKASSARNEWS.com – Mencermati Pembangunan Kantor Bupati Toraja Utara tahun 2017 yang dinilai bermasalah, pakar konstruksi yang juga mantan pentolan birokrat di Kementerian PUPR, Ir. Deka Paranoan angkat bicara.

Lewat Whatsapp kepada awak media, baru-baru ini, ia mengatakan, untuk memeriksa dan mendalami masalah pembangunan Kantor Bupati tersebut harus ada data yang merupakan alat bukti tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif.

baca juga : Toraja Transparansi Bentuk Pokja Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa 2018

“Sangat mudah didapatkan orang yang mengerti dengan hanya melihat TOR Perencanaan atau Spesifikasinya. TOR itu pekerjaan konsultan perencana atau pengawas,” ujarnya.

Sebagai contoh, tambahnya, di TOR harus dijelaskan volume kegiatan yang harus dikerjakan dan lamanya personil bekerja untuk bangunan 4 lantai dan berapa lama untuk bangunan dengan 3 lantai. Pasti beda. Juga kualitas dan pengalaman orangnya pasti beda. Jadi biaya per orangnya juga ya pasti beda. Demikian pula, hasil kajian harus ada.

“Minta hasil kajian dari yang ahli seperti konsultan teknik yang punya pengalaman, supaya punya dasar kuat untuk argumentasi,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait pembangunan Kantor Bupati ini, PPK Esranial Toding ketika dikonfirmasi baru-baru ini, hanya berkilah dan melakukan pembenaran serta tidak menjawab seluruh permasalahan yang ada. Padahal Esra sendiri sudah PPK sejak era transisi YS Dalipang-Toto Ranggina bupati yang lalu yakni 2009/2010 di mana kantor bupati mulai dibangun.

Esra menyinggung perbandingan pembangunan Kantor Bupati Tator di Makale dengan Kantor Bupati Torut.

“Membandingkan dengan kantor bupati di Makale, kalau kantor bupati di Makale itu pakai sumuran bro, bukan tiang pancang. Saya Dir Tekniknya dulu,” ujarnya via SMS.

Namun ketika ditanya mengapa konstruksi ini tidak digunakan di Torut supaya tidak boros ia tidak menjawab. Bahkan pengakuannya sebagai Direktur Teknik dibantah sebuah sumber yang mengaku terlibat langsung dalam pengawasan pembangunan Kantor Bupati Tator.

“Direktur Tekniknya itu Pak Petrus bukan dia, sedang PPKnya waktu itu ibu Lily,” ungkap sumber yang enggan disebut namanya ini.

Sumber ini juga membantah jika yang digunakan di Kantor Bupati di Makale sumuran tapi tiang pancang atau Bore Pile diameter 40, itupun hanya satu. Beda dengan di Torut yang menggunakan 3 Bore Pile.

Merespon ini, Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia) meminta pihak PPK dan Konsultan Perencana serta Konsultan Pengawas proyek tersebut agar memberikan penjelasan detail dan komprehensif termasuk hasil kajian teknik serta TOR Perencanaan.

“Tidak bisa hanya dengan penjelasan lisan. Ini proyek dengan uang negara pak, kita tidak boleh main-main apalagi anggarannya puluhan miliar. Malah masih ada lagi tambahan 10,5 M dalam tahun 2018 ini. Hati-hati kalau tidak ingin terjebak dan terjerat dalam pusaran korupsi apalagi ini sudah telanjang masalahnya,” tegas Thonny Panggua SH, Aktivis WASINDO yang juga anggota Toraja Transparansi, via ponsel, Selasa siang ini, Selasa (24/4/2018).

Thonny mewanti-wanti akan melaporkan kasus pembangunan Kantor Bupati Torut ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika lembaga penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan atau Kepolisian setengah hati memproses.

“Kita lihat nanti, minimal KPK bisa mensupervisi. Saat ini kita masih puldata dan pulbaket untuk melengkapi laporan. Tapi juga kita push BPK agar memeriksa dan mengaudit. Semua proses kita kawal demi kepentingan daerah dan masyarakat. Tidak ada maksud lain,” tandasnya lantang. (Tommy)

Check Also

Kasek SMAN 2 Rantepao Diduga Pungut Dana dari Siswa

TORAJA UTARA, KORANMAKASSARNEWS.COM– Satu lagi tindakan diduga dilakukan pihak sekolah terkait pungutan kepada peserta didik. …

Loading...