Home / HUKUM & KIRIMINAL / Alhamdulillah, Upaya Hukum DIAmi Sudah Resmi Terdaftar di MA

Alhamdulillah, Upaya Hukum DIAmi Sudah Resmi Terdaftar di MA

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.COM — Upaya hukum paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar nomor urut dua, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) pasca putusan KPU Makassar resmi terdaftar di Mahkamah Agung RI hari ini rabu 2 Mei 2018.

Melalui tim hukum DIAmi, DR. Ansar Makkuasa, SH, MH mengatakan, bahwa hari ini telah mengajukan permohonan sengketa administrasi pemilihan di Mahkamah Agung.

“Benar, hari ini resmi kami mohonkan dan sudah didaftarkan, bukti berkas tanda terima pendaftarannya juga sudah kami terima dari Kasubdit Berkas Perkara PK.TUN pertanggal 2 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dit. Pratalak TUN, Priyono Anggaraito, SH, MH, ” kata Ansar Makkuasa di Jakarta, Rabu (2/5/18).

Upaya hukum yang ditempuh DIAmi ini menurut Ansar Makkuasa, terkait pembatalan paslon DIAmi yang dilakukan oleh KPU Makassar, setelah mencermati dan mengkaji hasil putusan KPU Makassar, tim hukum DIAmi menemukan adanya kekeliruan dalam putusan KPU tersebut.

“Jadi setelah dicermati, kemudian kita kaji, kami temukan kekeliruan atas putusan KPU Makassar, selain itu upaya hukum di MA ini juga berdasarkan pasal 135 A ayat 6 No. 10 tahun 2016, jadi alat pendukung pengajuannya sudah memenuhi unsur dan diterima, ” jelas Ansar Makkuasa.

Lanjut Ansar Makkuasa menjelaskan, upaya hukum ini juga berdasarkan kewenangan MA dimana dalam pasal 135 A ayat (6) Undang – Undang No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi UU.

Baca Juga : Menggugat MA, DIAmi Siapkan 2 Opsi dan Pendukung Diminta Tidak Terprovokasi

“Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/ Kota ditetapkan,” jelas Ansar.

Sebelumnya tim hukum DIAmi menemukan beberapa alasan kekeliruan atas SK KPU Makassar dengan memandang ada dua hal yang sangat substansi untuk ditanggapi. Pertama, SK KPU Makassar telah cacat substansi mengingat keputusan tersebut telah keliru dan salah mengartikan alasan pembatalan dengan menggunakan frasa “Tidak Memenuhi Syarat” atau TMS, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan keputusannya.

SK KPU tersebut bernomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

“Jika dikatakan tidak memenuhi syarat maka ini juga tidak benar oleh karena dalam penetapan paslon DIAmi tidak ada yang mempermasalahkan baik oleh Panwas Kota Makassar, Paslon Appi-Cicu serta KPU Makassar sendiri dan nanti setelah ditetapkan oleh KPU Kota Makassar barulah di permasalahkan,” tambah Adnan Buyung Azis salah seorang tim kuasa hukum DIAmi. (**)

Check Also

Pesangon Belum Dibayarkan, Mantan Karyawan PT. KAA Akan Turun Aksi

PANGKAJENE, KORANMAKASSARNEWS.com — Mantan Karyawan PT. Karya Asta Alam (KAA) Kabupaten Pangkep, akan membanjiri Kota …

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.