Home / OPINI / Mimpi PTN vs Liberalisasi Pendidikan

Mimpi PTN vs Liberalisasi Pendidikan

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.com — Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018 serentak akan digelar 8 Mei 2018. 860.001 peserta akan berjuang menembus 1 kursi di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Seluruh orangtua siswa masih menggantungkan harapan besar akan kelulusan anaknya di PTN.

Bayangan kuliah di PTN dengan biaya yang murah dan terjangkau masih terus terbayang dibenak orangtua siswa. Banyak yang tidak mengetahui kelak di hadapan mereka akan berhadapan sebuah sistem pendidikan yang sangat liberal.

Demikian diungkapkan satu dari 4 kolektif Owner SC Indonesia, Izhar Yatim kepada koranmakassarnews.com, Rabu (2/5/2018).

“Secercah doa dan harapan dari orangtua mengantarkan anaknya berangkat ke Makassar menyambut masa depan, setiap jalur tes ditempuh dengan berbagai kemasan yang berbeda berbayar Rp. 200.000,- hingga Rp.300.000,- ditempuh dengan satu tujuan, yakni dapat lulus masuk PTN, jalur apa saja asalkan peluang untuk lulus bisa semakin besar,” bebernya.

baca juga : Prakondisi Mayday dan Hardiknas, EK-LMND Makassar Serukan Hentikan Liberalisasi Pendidikan

Seorang siswa, lanjut Izhar, bisa mengeluarkan biaya awal hingga 1 jutaan hanya untuk mengikuti berbagai macam jalur tes, itu pun masih sebatas biaya pendaftran yang dikeluarkan, belum lagi biaya lain yang akan semakin bertambah jika telah diterima masuk di PTN.

“Pertanyaannya kemudian adalah, bukankah sistem seleksi PTN dapat disatukan untuk meminimalisir besarnya biaya yang dikeluarkan?” katanya.

Menurut Izhar, liberalisasi sistem pendidikan memang seperti duri dalam daging, rasanya sakit tapi kadang masih berusaha untuk ditahan, seperti api dalam sekam yang menyimpan panas. Dunia pendidikan akan menjadi objek komoditas dan komersil seiring dengan kuatnya hembusan paham neo-liberalisme yang melanda dunia. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru.

Sejak dibangku sekolah, tambahnya, pola-pola liberalisasi sudah sering dilakukan. Tidak dapat dihindari lagi apabila sekolah masih membebani orang tua murid dengan sejumlah anggaran berlabel uang komite atau uang sumbangan pengembangan institusi meskipun pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya dunia pendidikan semakin sulit dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari suatu negara yang mempunyai hak sama dalam memperoleh pendidikan.

Direktur HRD Study Centre of Indonesia ini menilai, kelak saat pengumuman kelulusan kebahagiaan siswa akan berhadapan dengan berbagai macam ideologi bisnis, wajah nyata pendidikan komersil akan terpampang jelas di hadapan calon mahasiswa. Orang tua tidak akan mengeluh, karena harapan besar akan kesuksesan anaknya, membuat kerja luar biasa untuk mewujudkan impian itu, bahkan dengan biaya-biaya yang mungkin sepenuhnya mereka tidak mengerti, untuk setiap hal, apapun itu, menjadi kewajaran bagi mereka.

“Menyambut hari pendidikan nasional, 2 Mei 2018, ada kerinduan berat akan kehadiran negara dalam sistem pendidikan, negara wajib mengemban tanggung jawab kerinduan itu, bahwa pendidikan untuk memanusiakan manusia (Paulo Freire) menghadirkan intelektual yang memiliki keshalihan sosial, menuju generasi cerdas dan berwibawa,” tutupnya penuh harap.

(junaid ramadhan)

Check Also

CETAKLAH SAWAH DI KEPALAMU

Im Memoriam : Prof. Dr. Andi Mustari Pide, SH (Oleh : Ruslan Ismail Mage) MAKASSAR, …

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.