Home / OPINI / Gerakan Mahasiswa Kerakyatan Tuntut Pendidikan Tanpa Pembungkaman dan Komersialisasi

Gerakan Mahasiswa Kerakyatan Tuntut Pendidikan Tanpa Pembungkaman dan Komersialisasi

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.com — Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih dikatakan rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kualitas SDM bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah.

Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian diungkapkan aktivis Gerakan Mahasiswa Kerakyatan, Agus Arifin melalui rilis pernyataan sikapnya yang diterbitkan menyambut Hari Pendidikan Nasional, Rabu (2/5/2018).

baca juga : Momentum Hardiknas 2 Mei 2018, Ini seruan Ketua Rumah Intelektual Muda

“Tepatnya tanggal 2 Mei adalah momentum Hari Pendidikan Nasional atau sering disebut dengan peringatan HARDIKNAS, yang diperingati dengan upacara ataupun aksi unjuk rasa dalam hal menyuarakan tuntutan mengenai sistem pendidikan yang semakin tahunnya mengalami perubahan kearah yang lebih baik maupun lebih buruk,” ungkap Agus.

Agus melanjutkan, tujuan perundang-undangan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah yang memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai penyelenggara pendidikan kepada masyarakat itu sangat jelas diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Namun, tambahnya, melihat realitas bahwa dalam penyelenggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah itu masih belum maksimal, masih banyaknya masyarakat yang kemudian tidak merasakan/mengeyam bangku pendidikan dikarenakan biaya pendidikan yang semakin tahun semakin melonjak itu sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau di daerah pinggiran kota, dengan begitu pemerintah tidak sibuk dengan pencarian solusi peningkatan SDM melainkan hanya disibukkkan dengan bagi-bagi kue kepada elit-elit politik dan para penguasa.

Menurut Agus, problematika pendidikan itu juga banyak dirasakan dalam dunia kampus mahasiswa, banyaknya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan birokrat kampus yang mencoba mematikan ruang-ruang demokrasi mahasiswa, misalnya saja pelarangan untuk berorganisasi bagi mahasiswa semester awal dengan alasan yang sangat tidak rasional.

“Bukankah dalam Undang-Undang N0. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dan pasal 14 ayat 1, 2 menyebutkan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagaian dari pendidikan itu dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan lebih dipertegas dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” bebernya.

“Oleh karena itu kami dari GERAKAN MAHASISWA KERAKYATAN menuntut realisasikan pendidikan dengan sebaik-baiknya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, stop pembungkaman (demokrasi dan pergerakan mahasiswa), stop komersialisasi pendidikan, dan wujudkan transparansi anggaran dalam sistem pendidikan, serta revisi UKT-BKT perguruan tinggi negeri,” tandasnya.

(luke)

Check Also

Dua Akademisi Memberi Warisan Literasi kepada Selfie LIDA

KORANMAKASSARNEWS.COM — Sebuah buku ekslusif bertabur warna (fubll color) berjudul MUTIARA DARI TIMUR (The Power …

Loading...