Home / POLITIK / KPU Diskualifikasi Paslon Taufan Pawe – Pangerang Rahim di Pilkada Parepare 2018
Pleno kpu parepare

KPU Diskualifikasi Paslon Taufan Pawe – Pangerang Rahim di Pilkada Parepare 2018

Pleno kpu parepare

PAREPARE, KORANMAKASSARNEWS.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare mendiskualifikasi pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Parepare nomor urut satu, Taufan Pawe – Pangerang Rahim. Pasangan Taufan Pawe – Pangerang Rahim didiskualifikasi atas rekomendasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Parepare, terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran pilkada, jumat (4/5/2018).

Putusan bernomor 63/PL.03.3-Ktp/7372/KPU-Kot/V/2018 Tentang pemberian sanksi pembatalan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, yang dibacakan langsung Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah mengatakan putusan berdasarkan kajian yang panjang dan kami melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU-RI, setelah melalui rapat pleno pada pulul 03.00 Wita.

“Kami memutuskan menjatuhkan sanski pembatalan kepada pasangan nomor urut satu, sesuai dengan rekomendasi Panwaslu”, kata Nur Nahdiyah.

Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare telah menerima surat panwaslu nomor : 82/SN-24/PM.00.05/IV/2018 pada tanggal 28 April 2018 pada pukul 01.20 Wita. Pada tanggal 28 April 2018 pukul 08.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menindaklanjuti surat penerusan pelanggaran administrasi dengan hasil perlu dilakukan kajian terhadap rekomendasi panwaslu atas ketentuan pasal 71 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 “Dalam Hal Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Baca Juga : Incare Nilai, Proses Hukum Pemberi Uang Adalah Bukti Money Politik di Parepare

Pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan 04 Mei 2018, KPU Kota Parepare melakukan konsultasi bersama KPU Provinsi ke KPU RI dengan hasil sebagai berikut :
a. Frasa “dan” pada pasal 71 ayat (5) tidak bersifat kumulatif

b. Kebijakan dari 10 KG ke 15 Kg adalah hal yang berbeda dengan pasal pengenaan penggunaan kewenangan dan program.

Berdasarkan hasil konsultasi untuk melaksanakan pembatalan sesuai dengan rekomendasi sudah sesui aturan. Adapun frasa “dan” pada pasal 21 ayat (5) bukan merupakan akumulasi pada ayat (2) dan ayat (3). Demikian hasil konsultasi ke KPU RI, Hasil kajian kami sudah sesuai dengan ketentuan yakni, sanksi pembatalan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu.

Paslon satu diduga memenuhi unsur Pasal 188 Junco Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, diteruskan kepada Polresta Parepare dan diteruskan pula sebagai Pelanggaran Administrasi kepada KPU Parepare. (Sis)

Check Also

ANDRI’TA Siap Perjuangkan Kepentingan Desa

MAKASSAR,KORANMAKASSARNEWS.COM— AM Riad Farzal Mustari Bacaleg Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Kabupaten Sinjai …

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.