Home / HUKUM & KIRIMINAL / Pakar Hukum : Begini Kekeliruan Tentang Pasal Yang Disengketakan

Pakar Hukum : Begini Kekeliruan Tentang Pasal Yang Disengketakan

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Saksi ahli sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun, menganggap jika putusan PT TUN Makassar yang dikuatkan Mahkamah Agung keliru terkait tudingan pelanggaran pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 oleh pasangan Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

DIAmi bahkan digugurkan dari Pilwalkot Makassar 2018 oleh KPU atas putusan yang dinilai keliru tersebut.

Salah satu alasan kekeliruan itu, kata Refly dalam sidang yang digelar Panwaslu Makassar, Minggu (6/5/2018) bahwa pasal yang sebelumnya diperkarakan oleh pihak Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) tersebut, tidak layak untuk disengketakan.

Refly lalu meminta agar semua pihak kembali mendalami bunyi pasal pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 sebagai berikut;

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ba ik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sementara itu, menurut Refli, Danny Pomanto pada saat menjalankan program yang diperkarakan oleh Appi-Cicu, masih berstatus Wali Kota Makassar aktif.

Makanya, lanjut Rafli, secara substansi, tudingan pelanggaran yang dilayangkan tidak bisa disebut sebagai pelanggaran Pilkada. Karena, 6 bulan sebelum penetapan calon, belum ada kandidat resmi.

Baca Juga : Refly Harun : Danny Pomanto Jalankan RPJMD yang Disetujui Oleh DPRD

“Pasal 71 ayat 3 yang menyebutkan program yang menguntungkan calon, padahal 6 bulan sebelum penetapan jangankan calon, bakal calon saja belum ada,” jelas Rafli, saat ditemui usai melakukan kesaksian dalam sidang sengketa, di Panwaslu Makassar, Jalan Anggrek Raya, pada Sabtu (6/5/2018).

Bahkan, lanjut Rafli, ada perbaikan di PKPU perihal teks calon yang dimaksudkan, menjadi lebih spesifik menjadi bakal calon. Namun, lagi-lagi hal itu dianggap belum bisa menjerat Danny.

“Ketika belum ada, maka argo Pilkada belum berputar, karena yang bisa jadi obyek pengawasan paslon wali kota dan gubernur tidak bisa diawasi, itulah sebabnya di PKPU istilah itu diganti jadi bakal calon. Tapi balon pun belum ada, sehingga hukum-hukum Pilkada tidak bisa diterapkan disitu,” pungkasnya. (*)

Check Also

Pesangon Belum Dibayarkan, Mantan Karyawan PT. KAA Akan Turun Aksi

PANGKAJENE, KORANMAKASSARNEWS.com — Mantan Karyawan PT. Karya Asta Alam (KAA) Kabupaten Pangkep, akan membanjiri Kota …

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.