Home / OPINI / Opini : Laporkan Panwas, Appi-Cicu Panik
Ibnu Hajar

Opini : Laporkan Panwas, Appi-Cicu Panik

Ibnu Hajar

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Langkah Tim Hukum Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang melaporkan semua komisioner Panitia Pengawas (Panwas) ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) atas tindakan Panwaslu yang menerima dan meregister Permohonan Sengketa Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018, merupakan tindakan yang menunjukkan kelompok mereka dalam keadaan panik.

Kepanikan itu muncul karena: Pertama, ada kemungkinan diloloskan gugatan pasangan calon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) oleh Panwaslu, dan lembaga pengawas itu juga akan melakukan koreksi atas putusan MA yang mendiskualifikasi pasangan DIAmi. Kedua, Panwaslu telah secara objektif dan rasional menimbang putusan MA dan laporan pasangan DIAmi, sehingga dengan kewenangannya dapat meloloskan kembali pasangan DIAmi sebagai pasangan calon dalam pemilihan walikota 2018 nanti.

Ketiga, sesungguhnya tim mereka sadar bahwa klausul yang mereka tuduhkan kepada Danny Pomanto itu lemah dan cacat logika, sehingga jika argument-argumen itu diadu secara tajam pasti akan kalah baik di persidangan maupun di publik.

Keempat, kepanikan semakin meningkat dengan munculnya fenomena“otak kosong vs kotak kosong” yang semakin hari semakin mewabah, karena yang terdengar di masyarakat mereka lebih baik memilih “kotak kosong” dari pada memilih Appi-Cicu. Dengan kata lain, kotak kosong aja dapat mengancam elektabilitasnya apa lagi kembalinya pasangan DIAmi dalam gelanggang.

Baca Juga : Posko Dirusak dan Diteror, Tim DIAmi Minta Appi-Cicu Bersabar

Kepanikan tersebut juga dapat dilihat jelas dari delik-delik aduan mereka yang menggap Panwas melanggar kode etik. Padahal siapa saja yang mengajukan laporan, jika memenuhi syarat baik formil maupun materil maka Panwas menerima, meregister dan memproses secara adil. Selain itu, kuasa hukum Appi-Cicu terkesan mencari-cari kesalahan, mengada-ada tuduhan, ini suatu tindakan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat.

Dengan itu, tidak perlu panik dan terlalu tegang, dunia ji inie!. Berpolitiklah secara sehat, mengedepankan akal sehat, jiwa yang sehat dan niat yang sehat. Masyarakat Kota Makassar sudah cukup cerdas dan rasional dalam melihat duduk persoalan.

Ibnu Hajar Yusuf
(Dosen Komunikasi Politik UIN Alaudddin Makassar)

Check Also

Liberalisasi di Sektor pendidikan adalah Bagian dari Liberalisasi Ekonomi, LMND : Kembali ke Pasal 33 UUD 1945

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.com — Sesuai dengan amanah UUD 1945, bahwa Pendidikan adalah hak segala bangsa: mencerdaskan …

Loading...