Home / DAERAH / Reses Komite IV DPD-RI Mendorong Kemandirian Desa Melalui BUMDes

Reses Komite IV DPD-RI Mendorong Kemandirian Desa Melalui BUMDes

TAKALAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Sejak diundangkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masing-masing pemerintah desa mulai mencari jurus jitu untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi melalui kelembagaan perekonomiam yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Perhatian besar terhadap ekonomi cukup beralasan, mengingat BUMDes menjadi poros kehidupan ekonomi perdesaan. Hal tersebut sangat dimaknai Komite IV DPD-RI dalam acara Kunjungan Kerja dan Dialog bertema “Peran BUMDes dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Mandiri” di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Dialog terdiri dari Kepala Desa/BPD, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Pengurus BUMDes Kabupaten Takalar. Turut hadir dalam acara tersebut, Syamsul Risal selaku Wakil Dekan III, A. Ervan Burhanuddin,M.Si selaku Direktur CSED Universitas Muhammadiyah Makassar dan perwakilan Dosen Unismuh Makassar.

Sebagai lembaga permusyawaratan atau perwakilan yang demokratis, DPD-RI diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan pemerintah melalui perwujudan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat posisi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sebagai lembaga negara yang mengemban tanggung jawab, melalui fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang salah satunya berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah kiranya perlu mendapatkan dukungan secara substantive.

Dalam sambutan, Kepala Desa Tamalate Muhammad Idris Naba,M.Pd menyambut baik Kunjungan Kerja dan Dialog yang dilakukan oleh Komite IV DPD-RI di Desa Tamalate tersebut. “Pertemuan ini sangat penting bagi Desa Tamalate dan sekitarnya, mengingat acara ini diperoleh masukan substantif bagi DPD-RI dalam membangun paradigma pembangunan pedesaan.”Dalam tataran normatif pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa itu sendiri. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa harus ditempatkan sebagai prioritas utama dan pertama.

Hal senada disampaikan Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM selaku Senator Komite IV DPD-RI bahwa “BUMDes tidak dapat disamakan (baca : disetarakan) dengan badan hukum lain, karena BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa. BUMDes dalam implementasi kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.”

Baca Juga : Bumdes Takalar Ikut Kuliah Keuangan di Unismuh Makassar

Pembangunan pedesaan ke depan tidak lagi dipandang sebagai perubahan satu arah (a single direction) tetapi berdimensi ganda (ekonomi, politik, sosial dan kultural) karena itu pembangunan pedesaan tidak mengutamakan target tetapi lebih menekankan proses adaptasi yang terus menerus tak pernah henti. Di dalam proses ini terdapat dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kegiatan pembangunan pedesaan berhadapan dengan kondisi dan situasi desa yang beragam, kompleks dan penuh tantangan. Tendensi demikian terjadi karena persoalan desa tidak dapat dipersempit hanya berkisar pada persoalan perut, tetapi sebenarnya juga persoalan aspirasi, hak dan keadilan. Sebagai contoh adalah BUMDes harus mampu membangun kesepahaman dan kesepakatan dalam menetapkan usaha BUMDes, sehingga BUMDes benar-benar dapat mengembangkan usahanya namun tidak kemudian mematikan Usaha Masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ismail Rasulong, SE,MM selaku Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Makassar, saat dikonfirmasi media menegaskan bahwa “kegiatan pembangunan pedesaan bukanlah menggurui masyarakat desa, tetapi memberdayakan mereka. Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berusaha memperkuat apa yang lazim disebut community self reliance atau kemandirian”.

Kemandirian Desa menjadi alat takar bagi keberhasilan Program Dana Desa. Efektifitas penggunaan Dana Desa harus mampu menjadi stimulasi atau memotivasi untuk membangun diri, membelajarkan diri, serta membangun prakarsa inisiatif secara mandiri. Hanya dengan menempatkan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa yang akan membawa Desa menuju kemandirian, tentunya atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat.

Hasil dari kunjungan kerja dan Dialog Komite IV DPD-RI selanjutnya ke depan akan menggelar kegiatan Pelatihan bagi Pengurus BUMDes di Kabupaten Takalar. Mengingat banyaknya minat peserta untuk ikut sebagai peserta, hingga saat ini sudah ada 19 Desa yang mendaftarkan diri sebagai peserta. (SMN)

Check Also

Dinas Pariwisata Takalar, Terima Kunjungan Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo

TAKALAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Kepala Dinas Pariwisata Takalar Drs. Irwan Yunus di ruang kerjanya, menerima kunjungan …

Loading...