Home / HUKUM & KIRIMINAL / Perhadapkan Putusan Panwaslu dan MA Adalah Kesesatan Berfikir

Perhadapkan Putusan Panwaslu dan MA Adalah Kesesatan Berfikir

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Komisioner KPU Sulsel, Haerul Mannan, menilai putusan Panwaslu Makassar pada sengketa Pilwalkot Makassar 2018 yang mengabulkan gugatan pasangan Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) pada situasi tidak normal.

Dia melihat jika putusan Panwaslu Makassar merupakan kelanjutan dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Mahkamah Agung (MA).

“Bukan putusan yang tidak normal, tapi diputuskan pada situasi yang tidak normal. Karena ada putusan MA yang nyata-nyata putusan peradilan tetapi secara norma putusan panwas final dan mengikat,” akunya, Rabu (16/5/2018).

“Logikanya begitu, karena putusan PTTUN dan MA kelanjutan putusan panwas sebelumnya,” sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah penilaian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif, Haerul tak ingin lagi berkomentar. Dia pun enggan berbicara soal petunjuk KPU pusat yang menyebutkan jika putusan Panwaslu merupakan putusan mengikat dan final untuk dieksekusi oleh KPU Makassar.

Begitupun terkait dengan usulannya kepada KPU Makassar untuk mengkaji ulang putusan Panwaslu Makassar dengan mendengarkan kajian-kajian para pakar hukum. Menanggapinya, Humas Panwaslu Makassar, Muh Maulana, menyatakan jika putusan Mahkamah Agung bukanlah objek sengketa Pilkada. Sehingga dia menilai pernyataan komisioner KPU Sulsel itu keliru.

“Memperhadap-hadapkan putusan Panwaslu kota Makassar dan putusan MA di kasus ini adalah kesesatan berfikir. Mempertentangkan putusan panwas dengan Putusan MA Seolah-olah yang kami adili kemarin putusan MA. Yang aneh panwas juga katanya di tuduh jalankan peradilan sesat,” katanya.

Baca Juga : DIAmi Siap Pidanakan KPU Makassar Lewat DKPP Jika Tak Segera Pleno

“Dalam persidangan kemarin, putusan ma bukanlah objek sengketa. Dan sidang kemarin juga membuktikan kalau KPU telah melaksanakan putusan MA,” sambungnya.

Untuk itu, Maulana menegaskan, putusan Panwaslu Makassar wajib ditindaklanjuti oleh KPU Makassar. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 135A, KPU tidak diberi ruang untuk menggugat keputusan Panwaslu ke Mahkamah Agung (MA). Begitupun dalam Peraturan MA (Perma) nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaikan sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, KPU juga tidak diberi ruang untuk menggugat ke MA,” urainya.

“Dengan begitu, putusan panwaslu wajib segera di tindaklanjuti oleh KPU,” sambung Maulana.

Jika KPU Makassar tidak menindaklanjutinya, maka berdampak kepada implikasi yuridis kepada KPU Makassar. Dianggap telah melanggar pasal 180 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Ada banyak implikasi yuridis bagi KPU jika tidak melaksanakan putusan panwaslu. Selain sanksi pelanggaran etik, sebagai konsekuensi atas putusan panwaslu, benar, perbuatan KPU dapat dikualifikasikan melanggar pasal 180 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, tentang perbuatan menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota,” terang Maulana.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Aminuddin Ilmar, mengatakan, KPU Makassar wajib melaksanakan putusan panwaslu. Alasannya karena berdasarkan undang-undang yang berlaku, keputusan panwaslu bersifat final dan mengikat.

“Kalau berdasarkan apa yang menjadi keputusan panwas kemarin, dan berdasarkan ketentuan Undang-undang 10 tahun 2016, di situ disebutkan bahwa putusan panwas merupakan putusan terakhir dan bersifat mengikat,” tegasnya.

Jika KPU tidak melaksanakan, maka ada beberapa sanksi yang bisa diterima. Mulai dari sanksi administratif, pemecatan, hingga sanksi pidana.

“Bisa dipidana, dan bisa juga dilaporkan ke bawaslu, kemudian ke DKPP, nanti DKPP akan ambil tindakan. Sanksinya berat, bisa pemecatan pada semua anggota KPU. Itu namanya pembangkangan,” paparnya.

KPU disebutnya tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan putusan panwaslu. Alasannya karena sebelumnya KPU telah melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA). Keputusan MA tersebut dieksekusi dengan terbitnya SK KPU nomor 64 yang membatalkan pencalonan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

Baca Juga : Sesama Penyelenggara, KPU Sulsel Dukung Penuh Pleno Hasil Panwas Kota Makassar

Namun, SK tersebut digugat melalui panwaslu karena terdapat cacat substansi, dan ada pihak yang merasa dirugikan. Artinya, menurut dia, yang digugat bukanlah keputusan MA, meskipun dasarnya bahwa KPU jalankan putusan MA. Gugatan di panwaslu sangat memiliki dasar, karena hal itu merupakan ranah sengketa pilkada, dan ada pasangan calon yang dirugikan.

“Nah ini yang harus dipahami, bahwa putusan MA itu kan sudah dieksekusi, jadi jangan dikira bahwa tidak pernah dieksekusi,” tegasnya kemarin.

Dengan demikian, Prof Aminuddin Ilmar menambahkan, tidak bisa lagi dipertentangkan bahwa ada 2 keputusan yang harus dilaksanakan oleh KPU.

Jika KPU melaksanakan keputusan panwas, disebutnya tidak ada pihak yang dirugikan. Namun jika ada yang merasa dirugikan terhadap keluarnya keputusan tersebut, maka dia boleh mengajukan gugatan sengketa. (*)

Check Also

Lukai Petugas Saat Akan Diringkus, Kapten Begal Sadis Ditembak Mati

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.com—Tim Jatanras Polrestabes Makassar akhirnya menembak mati Kapten Begal yang diketahui bernama Kemal (25) …

Loading...