Home / OPINI / Kotak Kosong dan Bersatunya Para Bandit
Ibnu Hajar

Kotak Kosong dan Bersatunya Para Bandit

Ibnu Hajar

KORANMAKASSARNEWS.COM — “Lawan otak kosong, pilih kotak kosong”, begitulah kira-kira bunyi kalimat yang ditulis oleh seorang aktivis mahasiswa dan pemuda pada beranda media sosialnya. Hal ini mendorong rasa penasaran saya sebagai seorang peneliti untuk mengetahui lebih dalam apakah itu hanya ekspresi politik beberapa orang saja atau tidak. Setelah menyusuri lorong-lorong di hampir semua wilayah yang ada di Kota Makassar, begitu tercengang ketika mendengar seorang “pamulung” berseru “pilih kotak kosong!”, di ujung sebuah lorong buntu kumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak juga berbincang tentang “kotak kosong”. Sesuatu yang mengherankan.

Melihat fenomena seruan “kotak kosong!” yang diekspresikan oleh aktivis mahasiswa, pemuda, pamulung, warga-warga lorong di atas sebagai respon terhadap dinamika politik yang hari-hari ini bersitegang antara kelompok Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) dan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Respon tersebut menunjukkan suatu keadaan masyarakat yang sadar dan cerdas dalam melihat siapa pemimpin yang layak. Dapat dipahami bahwa “kotak kosong” merupakan simbol prestasi, inovasi, dan penghargaan yang ditujukan pada sosok Danny Pomanto. Juga merupakan metafor yang dugunakan warga negara untuk menyampaikan protes terhadap tindakan politik kelompok tertentu, dan penolakannya untuk dipilih sebagai pejabat karena dinilai menghina demokrasi, akal sehat, dan politik etis yang selama ini dijunjung pada kebudayaan Bugis-Makassar. Dengan kata lain, lebih baik memilih “kotak kosong” dari pada memilih “kotak berisi” tapi isinya sampah.

Jika fenomena ini semakin meluas, itu artinya semakin banyak masyarakat yang protes atas tindakan politik yang bertentangan dengan akal sehat itu, dan semakin menguat pula penolakan publik terhadap politisi yang bertindak menghina demokrasi, yang oleh Mancur Olso dalam Power and Prosperity (2000) disebut Bandits.

Mancur Olso tidak secara eksplisit berbicara tentang demokrasi, namun tesisnya berupaya menjawab pertanyaan, mengapa setelah pemerintahan yang buruk kemakmuran tidak kunjung datang? Menjawab ini Olso menujukkan sebuah fakta tentang apa yang disebut roving bandits dan stationary bandits. Kedua model bandit itu sama-sama jahat dan kurang-ajarnya. Bandit yang pertama adalah bandit yang seperti kita jumpa dalam buku-buku sejarah. Mereka datang secara bergerombol ke sebuah desa ke desa lalu menjarahnya hingga habis. Tidak hanya harta benda yang dijarah, juga kekayaan alam, manusia, kebudayaan, akal sehat, dan masa depan pamulung serta warga yang berbicang di ujung lorong tadi. Kedua adalah bandit yang menetap di suatu tempat, karena mereka tahu ia harus berada di tempat itu dalam jangka waktu dua kali pemilu, sehingga mereka sengaja tidak menjarah habis semua yang dimiliki warganya, namun dengan taktik jahatnya mereka secara pelan-pelan menghisap rakyat hingga mati perlahan.

Bila menggunakan tesis Olso untuk mendeteksi kemungkinan adanya bandit tersebut dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018, menunjukkan pergerakan jelas namun samar antara bandit diam dan bandit bergerak, keduanya terorganisir secara sistematis dan bersatu pada suatu titik (komando) politik tertentu ke titik (komando) politik yang lain. Barisan para bandit ini ada yang berasal dari konglomerasi, pejabat lokal hingga inter-lokal, aparat penegak hukum, dan pengacara, sehingga tidak heran mereka dapat mengendalikan seluruh komponen hukum dan politik.

Tidak seperti bandit yang dijelaskan Olso, bandit pada tahap ini belum melakukan penjarahan dan penghisapan, tetapi dengan dorongan syahwat kuasa yang tak tertahan dan gabungan kekuatan dari masing-masing mereka sedang mempersiapkan ‘upacara perayaan’ yang meriah sebelum melakukan eksekusi penjarahan. Sebelum upacara dimulai, langkap pertama yang dilakukannya adalah menjegal lawan politik agar tidak mendapatkan kendaraan partai dengan cara memborong semua parpol; kedua, melakukan kriminalisasi dengan memunculkan issu korupsi pada lawan politik; ketiga, karena tidak berhasil dengan dua cara sebelumnya maka dicarikan celah hukum lain memungkinkan untuk menang yaitu melawan lawan politiknya di luar kotak suara, yang berakibat pada dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Makassar yang membatalkan pencalonan pasangan calon DIAmi; keempat, selanjutnya mereka akan mengeroyok pula dalam persidangan, dan puncaknya, jika “kotak kosong” nanti benar-benar muncul, para bandit akan bersatu untuk melawannya.

Keputusan membatalkan pencalonan pasangan calon DIAmi diambil tidak hanya dengan sangat gegabah, tetapi juga dangkal logik, dan bau busuk politik sangat menyengat pada tinta tanda tangan SK itu. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, mengenai klausul yang dituduhkan kepada pasangan calon DIAmi, bahwa Danny Pomanto tidak sedang melakukan money politics atau tidak menyalahgunakan posisinya sebagai kepala daerah untuk maju di Pilkada Serentak 2018. Selain itu, Danny menurut Soni sumarsono,hanya sedang menjalankan programnya yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Jika pemerintah yang sedang menjalankan program-program pemerintahannya dikriminalisasi dan dipidanakan, maka hal itu bukan saja menghina sistem bernegara yang berakibat pada takutnya kepala-kepala daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya, tetapi juga perbuatan tersebut sebagai hal yang sangat dungu.

Dengan kata lain, fenomena mencuatnya “kotak kosong” menunjukkan bahwa pada kotak yang lain diisi oleh pasangan dengan libido kuasa yang tinggi, juga menunjukkan adanya rasa takut kalah yang besar. Sehingga langkah yang diambil adalah menumbangkan lawan bukan di atas ring pertandingan tetapi di meja pengadilan sebelum jadwal bertarung dimulai. Mereka tidak cukup memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk bertarung secara terbuka, dengan agak cundang mereka menggunakan kekuatan bandit: mengepung pengadilan, menginterfensi putusan, mengatur persidangan, dan mengkondisikan kepolisian.

Di dunia, “membunuh lawan” sebelum hari pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan pola lama yang sering dipakai negara-negara kuasa (terutama Amerika Serikat) atas negara-negara dunia ketika. John Perkins dalam Confenssions of an Aconomic Hitman (2004), telah memberikan kesaksian bahwa di balik “pembunuhan” itu merupakan operasi kekuatan besar dalam rangka memuluskan misi para tuan-tuan yang memimpin korporasi dan korporatokrasi besar. Sehingga tidak heran, walaupun Walikota (non aktif) Danny Pomanto mendapat ratusan penghargaan, berbagaimacam program yang telah dibuat dan digebrakkan, dan tak terhitung banyaknya prestasi yang dibuat, namun bagi para bandit Danny “gagal” dan “memanfaatkan jabatannya!?”

Ibnu Hadjar Yusuf
(Dosen Komunikasi Politik UIN Alauddin Makassar)

Check Also

Sikapi Melemahnya Rupiah, EW-LMND Sulsel Serukan Ganti Haluan Ekonomi

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.com — Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga mencapai angka angkat tertinggi 15.000 …

Loading...