Home / OPINI / Catatan Sipil Institute : Pemilukada dan Bisnis Survei

Catatan Sipil Institute : Pemilukada dan Bisnis Survei

KORANMAKASSARNEWS.COM — Pasca reformasi, lembaga survei politik bayak bermunculan menawarkan jasanya dalam meramaikan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan, karena perkembangan demokrasi berbanding lurus dengan keberadaan lembaga survei politik. Semakin demokrasi suatu bangsa semakin memberikan peluang perkembangan lembaga survei politik.

Itulah sebabnya disebut survei dan demokrasi memiliki hubungan simbiosis mutualistik. Rezim politik demokratis sangat membutuhkan survei dalam memahami aspirasi publik untuk kepentingan proses pengambilan kebijakan. Sementara parameter responsiveness (tanggap atas aspirasi) dan partisipasi warga merupakan pondasi demokrasi yang sangat mungkin tersalurkan melalui mekanisme sistematik bernama survei.

Akibatnya kemunculan beberapa lembaga survei di Indonesia satu dasa warsa terakhir ini sangat tinggi. Peran lembaga survei ini semakin memuncak ketika musim Pemilukada serentak sejak gelombang pertama 21 Februari 2015 yang dikurti 268 daerah. Menyusul kemudian Pemilukada serentak gelombang kedua 21 Juni 2018 nanti yang dikuti 171 daerah. Sehingga benar bahwa Pemilukada serentak akan menjadi musim panen bagi lembaga servei dan konnsultan politik, karena pada saat itu lembaga survei akan kebanjiran order dari partai politik maupun calon kepala daerah setiap jelang Pemilukada.

Selama lembaga survei itu mengedepankan metode keilmuannya dalam mengungkap data dan fakta tanpa direkayasa, maka itu tidak menjadi masalah dan sangat dibutuhkan. Persoalannya kemudian dalam perkembangannya tidak sedikit data ditemukan lembaga survei menjadikan Pemilukada sebagai ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan menggiurkan dengan mengabaikann metode keilmuannya atas nama kapital.

Keberadaan lembaga survei semakin menarik disbisniskan, karena konsumennya bukan hanya datang dari partai politik dan kandidat, tetapi juga para pengusaha lokal maupun pengusaha nasional yang membidik kekayaan alam di daerah itu. Pertai politik membutuhkan survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang ingin didukung. Kandidat pemimpin sendiri sangat membutuhkan lembaga survei untuk mengetahui peluangnya memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Sementara pengusaha membutuhkan lembaga survei untuk mengetahui kemana modalnya harus dikucurkan untuk membantu pemenangan dengan harapan bisa mengendalikan proyek setelah kandidat yang didukungnya menjadi pemenang.

Menjadikan lembaga survei sebagai tempat utama mencari nafkah merupakan suatu kesalahan fatal, karena berbanding terbalik dengan proses demokratisasi itu sendiri. Demokrasi membutuhkan lembaga survei untuk memberikan pendidikan politik terhadap publik melalui penelitian yang obyektif. Namun akhir-akhir ini justru yang terjadi sebaliknya karena dijadikan ladang bisnis.

Akibat hadirnya lembaga-lembaga survei yang bisa dibsniskan, semakin membuat masyarakat tidak percaya terhadap kredibilitas lembaga survei. Kerana nalarnya sudah untung rugi, maka lembaga survei jenis ini baru bergerak kalau jelas hitung-hitungannya. Berapa keuntungan yang bisa diambil dari survei itu.
Karerna itu, keresahan di masyarakat terhadap hasil-hasil survei dan quick count juga tidak bisa dianggap sepele, karena bisa jadi kondisi kebingungan hasil survei ini membuat masyarakat menjadi apatis dan memilih golput. Jadi di tengah perkembangan demokrasi, lembaga survei harus berada pada jalur yang terkontrol agar hadirnya justru tidak merusak tatanan demokrasi itu sendiri.

Oleh : Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif Sipil Institut Jakarta)

Check Also

Asrul Ajak Bersolidaritas dan Kutuk Pembubaran Diskusi dan Demonstrasi Tolak Annual Meeting IMF-Word Bank

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.com — Sejak 8-14 oktober 2018 terjadi agenda pertemuan tahunan IMF dan Word Bank …

Loading...