Home / DAERAH / Kontraktor Peningkatan Jalan Rantepao-Tikala di Torut Bermanuver, Ini yang Dilakukan

Kontraktor Peningkatan Jalan Rantepao-Tikala di Torut Bermanuver, Ini yang Dilakukan

TORAJA UTARA, KORANMAKASSARNEWS.COM – Berbagai cara tampaknya ingin ditempuh pihak Kontraktor Pelaksana, PT. Cendrawasih Persada Raya (CPR), untuk mensiasati temuan BPK-RI atas proyek Peningkatan Jalan Rantepao-Tikala tahun 2017. Proyek yang bernilai Rp3.475.480.000 ini diperiksa BPK melalui uji petik dan investigasi khusus yang lalu. Hasilnya, BPK menemukan total kerugian negara sebesar Rp1.810.268.292. BPK kemudian merekomendasikan antara lain, memerintahkan kontraktor pelaksana, PT. Cendrawasih Persada Raya, untuk mengerjakan ulang pisik sesuai kontrak proyek Peningkatan Jalan Rantepao-Tikala senilai Rp1.782.417.147 serta mengembalikan secara tunai kelebihan pembayaran untuk pekerjaan drainase sebesar Rp37.851.145.

Rekomendasi temuan ini kemudian disampaikan ke Bagian Hukum Setkab Torut untuk ditindaklanjuti dengan melakukan persuratan ke Kadis PU, Ir. Aris Mantong. “Tim tindaklanjut sudah menyurat disampaikan ke Kadis PU selaku Penggunaan Anggaran dan PPKnya untuk segera laksanakan rekomendasi BPK. Ini kewajiban kadis menindaklanjuti,” ujar Kabag Hukum, Nety Palin SH, via WhatsApp, kepada awak media ini, Selasa sore kemarin (3/7).

Namun, dalam proses pembicaraan di tim tindaklanjut, terbetik kabar jika pihak CPR meminta agar pengerjaan ulang sebesar Rp1,7 lebih itu dialihkan ke kegiatan atau pekerjaan baru. Usulan ini didukung sebagian peserta rapat tim tindaklanjut. Bocoran yang diperoleh, yang turut mendukung selain Bupati Kala’tiku juga Kadis PU Aris Mantong. Sedang pihak Inspektorat menyerahkan sepenuhnya ke BPK. Artinya, usulan tersebut harus dikonsultasikan ke BPK disetujui-tidaknya.

“Iya dalam rapat penyelesaian tim tindaklanjut berkembang pemikiran untuk memanfaatkan saja apa yang sudah jadi daripada dibongkar, sementara tetap melakukan pekerjaan sesuai rekomendasi BPK. Pekerjaan nanti akan diawasi pihak Inspektorat. Tapi itupun terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada pihak BPK,” jelas Nety.

Ditambahkan, dalam kasus proyek tersebut, Pemda Toraja Utara diberi waktu dua bulan untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi BPK. “Tenggang waktu dua bulan itu adalah kesempatan bagi Pemda melakukan langkah-langkah penyelesaian, dimulai sejak diterimanya LHP dan langkah itu sudah kita mulai dengan persuratan,” ujar Kabag Hukum lagi.

Menanggapi hal ini, aktivis Toraja Transparansi Thonny Panggua SH, mengatakan, sekiranya pengerjaan baru itu jadi dilaksanakan, maka jelas sangat bertentangan dengan rekomendasi BPK. Menurutnya, cara itu hanya akal-akalan dan diduga untuk mengelabui dan mengaburkan nilai pisik sebanyak Rp1,7 M lebih. Selain itu, cara tersebut tidak mendidik karena tidak mengandung efek jera bagi kontraktor.

“Ini bisa jadi preseden buruk kedepan, artinya bisa saja kontraktor lain yang mengalami nasib sama minta diperlakukan sama. Jadi ini tidak membina dan tidak ada efek jeranya. Lagian juga kan obriknya lain, TKPnya lain, kok tindaklanjutnya pada objek dan titik yang lain ada apa. Berarti kalau pengerjaan baru di titik yang lain, tetap dong obriknya yang ditemukan BPK dianggap bermasalah dan itu bisa dinilai fiktif pengerjaan ulangnya,” tandas Thonny, via ponsel, Rabu pagi ini (4/7/18). (TimLiput)

Check Also

Sejumlah Pejabat di Wajo Gelar Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Empagae

WAJO, KORANMAKASSARNEWS.COM– Senin (19/11/2018), Kapolres Wajo AKBP Asep Marsel Suherman, bertindak sebagai Inspektur upara saat …

Loading...