Home / NEWS / Tidak Memiliki Legal Standing, Gugatan Appi – Cicu Ditolak, Berikut Penjelasannya..!

Tidak Memiliki Legal Standing, Gugatan Appi – Cicu Ditolak, Berikut Penjelasannya..!

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM– Dalil permohonan pasangan Munafri Aripuddin – A. Rahmatika Dewi Yustitia dinilai tidak memiliki legal standing untuk diterima di Mahkamah Konstitusi oleh KPU Makassar.

Dalam sidang jawaban pihak termohon dalam hal ini KPU Makassar menilai, semua yang didalilkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara termasuk dalil yang menghubungkan dengan asumsi adanya keterlibatan Walikota Makassar. Ir. Moh. Ramdhan pomanto.

Sebagaimana jawaban yang disampaikan dihadapan majelis Hakim pada sidang kedua pembacaan jawaban pihak termohon. Melalui kuasa hukum KPU Makassar, yakni Marhuma Majid, Khairul Mannang dan kawan – kawan.

Dalam jawaban yang disampaikan, bahwa tidak benar jika hasil perolehan suara Pilkada Makassar yang dimenangkan oleh Kolom Kosong karena adanya keterlibatan Wali Kota Makassar, Ir. Moh. ramdhan Pomanto.

Kemudian berdasarkan fakta sidang melalui Jawaban pihak termohon, Kuasa Hukum KPU Makassar Marhuma Majid menilai, pemohon (Appi – Cicu), tidak ada satu pun yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang belum dilakukan pembetulan pada rekapitulasi di masing-masing tingkatan dan tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, baik pada tingkat TPS, PPS dan PPK.

Lanjut Kuasa Hukum KPU Makassar, Marhuma Majid, “Dalil tentang pelanggaran Ir. Ramdhan Pomanto setelah aktif kembali sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Bahwa adapun dugaan pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh Pemohon (Appi – Cicu) terkait dengan kegiatan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto setelah aktif kembali sebagai Walikota Makassar, tidak dapat dijadikan alasan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto bukan pasangan calon dan bukan tim pasangan calon, sehingga terhadap dugaan pelanggaran
yang dilakukan, tidak dapat dikaitkan dengan Termohon sebagai penyelenggara dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Bahwa laporan permohonan terkait dengan pelanggaran
Mohammad Ramdhan Pomanto kepada beberapa instansi terkait, yaitu
Panwas Kota Makassar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi ASN,
Menteri Dalam Negeri, polrestabes, Kejaksaan Negeri Makassar adalah
merupakan bukti bahwa sesungguhnya Pemohon memahami mekanisme penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran tersebut dan memahami bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Lanjut Marhuma Majid, Dalil Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara, sebagaimana yang
diuraikan pada halaman 38 sampai 49 dalam Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon (Appi – Cicu) tentang adanya pelanggaran yang dilakukan di
seluruh kecamatan Kota Makassar adalah dalil yang tidak berdasarkan.

Karena pada faktanya, semua keberatan atau perbedaan data yang terjadi pada proses penghitungan dan rekapitulasi mulai dari TPS, PPK dan telah diselesaikan pada tingkatannya masing-masing.

Sehingga persoalan di TPS dan PPK, tidak lagi dipersoalkan pada tingkat
rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kota Makassar.Hal ini dapat dibuktikan dengan persoalan atau keberatan yang terjadi pada beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran di beberapa Kecamatan yang menjadi dalil pemohon.

Marhuma Majid, Bahwa berdasarkan petitum pemohon (Appi – Cicu) yang memerintahkan KPU Makassar untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Munafri Aripuddin – drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar terpilih pada Pilkada Makassar 2018, adalah keliru, karena KPU tidak berwenang untuk menetapkan Wali Kota dan Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang – undangan.

“KPU hanya berwenang untuk menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota yang terpilih yang memperoleh suara terbanyak, ” Jelas Marhuma Majid. Kemudian untuk dalil pemohon (Appi – Cicu) tentang DPT ganda, ini telah disampaikan kepada pasangan calon dan telah dikoordinasikan dengan panwas, agar KPU Kota Makassar bersama Panwas Kota Makassar melakukan koordinasi dengan jajarannya untuk tidak mendistribusikan Formulir C-6 kepada pemilih yang terdaftar ganda di DPT dan melakukan pengawasan dan C-6 ganda yang tidak didistribusikan tersebut telah dikembalikan kepada KPU Makassar.

Terkait dalil pemohon (Appi – Cicu) tentang adanya kesalahan penyelenggaraan dalam melakukan rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan Kota karena dilakukan tanpa adanya Formulir C-1 dalam kotak suara adalah keliru. Karena pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Makassar, Formulir C-1 tidak digunakan, tetapi menggunakan formulir DB- KWK.

“Jadi untuk rekapitulasi ditingkat KPU, C-1 itu tidak digunakan lagi, tetapi yang digunakan itu adalah formulir DB-KWK,” jelas Marhuma Majid.

Dari uraian tersebut diatas, termohon dalam hal ini KPU Makassar memohonk kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, diantaranya, mengabulkan Eksepsi Termohon (KPU), menolak permohonan termohon (Appi – Cicu) secara menyeluruh, kemudian menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018, yang benar adalah sebagai berikut:

– Untuk pasangan Calon Munafri Aripuddin – drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal memperoleh suara 264.245. Kemudian Perolehan suara Kolom Kosong 300.795. Dengan total suara sah 565.795 . (*)

Check Also

Lepas Tim Medis ke Lombok, Ketua KNPI Sulsel : Selamat Bekerja

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM– Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra melepas sebanyak 7 (tujuh) Tim Medis Relawan …

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.