Home / POLITIK / EN-LMND : Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Saat Ini Telah Melenceng dari Cita-Cita Kemerdekaan

EN-LMND : Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Saat Ini Telah Melenceng dari Cita-Cita Kemerdekaan

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.com — Cita-cita Kemerdekaan Nasional telah termaktub dalam Pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mencakup; melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal tersebut dipaparkan Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Muh. Asrul dalam konferensi pers EN-LMND yang digelar di The PSPT Rooftop Pasar Tebet Timur, Lantai 3, Jalan Tebet Timur Dalam, No 1 Tebet, Jaksel, Senin (8/10/2018).

baca juga : Sikapi Melemahnya Rupiah, EW-LMND Sulsel Serukan Ganti Haluan Ekonomi

“Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi memandang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan tersebut,” ungkap Asrul.

Asrul menilai, melencengnya cita-cita kemerdekaan ini ditunjukkan dengan haluan ekonomi Indonesia yang liberal dan kapitalistik, serta paradigma pendidikan nasional yang mengikuti haluan ekonomi tersebut.

LMND juga mencatat fakta-fakta bahwa pendidikan Indonesia telah berada di bawah dikte pasar. Perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor industi tersier. Produknya berupa jasa pendidikan yang diperjualbelikan. Pendidikan dengan demikian telah resmi menjadi komoditi ekonomi dan ditempatkan di bawah rezim pasar bebas.

Pendidikan menjadi salah satu di antara sekian sektor yang mungkin untuk ditanami modal swasta. Konsekuensinya adalah semakin besar penetrasi modal internasional ke dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dan non formal. Tentu karena tujuan investasi modal tersebut adalah untuk mendapatkan laba, maka institusi pendidikan akan berubah menjadi institusi bisnis, yang proses pengolaannya berorientasi pada laba.

Sebagai industri yang spesifik, pendidikan tidak hanya menghasilkan output berupa produk jasa (komoditi), namun juga lulusan yang diolah dalam proses kependidikan untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Di dalam praktik pendidikan Indonesia, tidak hanya aktivitas pendidikan yang diubah menjadi komoditi, peserta didik pun sebagian dari dirinya (tenaga kerja) dikondisikan menjadi komoditi.

Dampak dari ketertundukan pendidikan di bawah pasar bebas, pertama, disorientasi kesadaran peserta didik. Kedua, praktik pendidikan semakin pragmatis. Aktivitas pendidikan berfokus pada pelatihan keterampilan tertentu yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ketiga, pendidikan mengalami kesulitan dalam mengambil peran sebagai sarana produksi pengetahuan. Indonesia masih berada di peringkat 85 dalam Indeks Inovasi Dunia.

Perekonomian Indonesia masih terbelakang dengan indikasi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan bahan mentah agrikultur. Belum ada inovasi serius untuk mendorong hilirisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia.

Ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor ekstraktif punya korelasi dengan pengabaian terhadap peningkatan sumber daya manusia dan riset teknologi.

Keterbelakangan ekonomi Indonesia merupakan dampak liberalisme ekonomi. Selain itu, penerapan ekonomi berhaluan liberal juga berdampak pada kesenjangan sosial, dan ketimpangan kepemilikan lahan.

Ketahanan pangan dan energi yang masih rentan akibat ketergantungan impor, sekalipun Indonesia mempunyai potensi besar untuk swasembada. Kerentanan ini pun sangat berhubungan dengan perjanjian-perjanjian multilateral (dengan keterlibatan WTO dan IMF) yang membebaskan impor pangan dan mengabaikan inovasi untuk ekonomi nasional yang mandiri.

Selain itu Asrul menegaskan bahwa dalam rangkaian kampanye Pemilihan Umum 2019 (Pemilihan Legislatif dan Presiden) yang telah dimulai sejak 23 September 2018, persoalan fundamental yang menyangkut tujuan dan cita-cita kemerdekaan ini belum mendapatkan tempat yang semestinya dalam wacana dan perdebatan tiap-tiap pendukung Partai maupun calon Presiden/Wakil Presiden. (*)

Check Also

Integritas dan Komitmen Lawan Korupsi Jadi Modal Djaya Jumain ke Parlemen

SUNGGUMINASA, KORANMAKASSARNEWS.COM– Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tiap tanggal 9 Desember kerap diwarnai dengan …

Loading...