Home / SEJARAH / 23 Oktober 1856 : Layanan Telekomunikasi Pertama di Hindia Belanda (Indonesia) Mulai Beroperasi di Batavia (Jakarta)

23 Oktober 1856 : Layanan Telekomunikasi Pertama di Hindia Belanda (Indonesia) Mulai Beroperasi di Batavia (Jakarta)

Penggunaan telegraf di Hindia Belanda secara resmi pertama kali ditandai dengan pengiriman telegraf oleh Ir. Groll Kepala Dinas Telegraf Pemerintah dari Batavia Centrum ke Gubernur Jenderal C.F Pahud di Buitenzorg (Bogor). Sejak itu dimulailah era telekomunikasi umum di Indonesia yang semula hanya diperuntukkkan bagi pemerintahan.

Pada tahun 1870. di negeri ini juga terjadi peristiwa penting yaitu berakhirnya secara resmi sistem tanam paksa dan terbitnya dua Undang-Undang (UU) penting, yaitu UU Gula (Suiker Wet) dan UU Agraria (Agrarische Wet). UU Gula mengakhiri pertanian tebu dan pabrik gula milik pemerintah. Sedangkan UU Agraria mengakui sistem hak milik Bumiputera atas tanah; melarang pengalihan atas tanah Bumiputera kepada orang asing, tetapi membolehkan penyewaan selama 5 s.s 20 tahun; memberikan kebebasan bagi modal swasta untukmentewa tanah dan tenaga kerja; semua tanah yang tidak merupakan milik Bumi putera dikuasai pemerintah dan dapat menyewakannya sampai 75 tahun lamanya.

Hal diatas sekedar menjelaskan bahwa di Hindia Belanda waktu itu juga terjadi peristiwa-peristiwa penting dan monumental yang sedikit banyak kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya pun akan turut mewarnai berbagai aktivitas termasuk bidang telekomunikasi kelak.

Kendati peran pemerintah waktu itu tampak dominan, namun di bidang pelayanan telekomunikasi (telepon) tidaklah diprakarsai oleh lembaga pemerintah, melainkan oleh swasta. Dalam hal ini, pada waktu itu (lima tahun stelah Bell mempatenkan telepon di Amerika Serikat) sebuah perusahaan Belanda telah mulai merentangkan kawat telepon dari Tanjung Priok ke Gambir, pusat kota Batavia (sekarang Jakarta). Karena pemasangan kawat telepon pada waktu itu dianggap prospektif maka Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Keputusan Nomor 5 tanggal 31 Juli 1881 yang memberi konsensi kepada sebuah perusahaan swasta Belanda untuk menyelenggarakan jasa telepon di Gambir, Batavia, Tanjungpriok, Semarang dan Surabaya. Tiga daerah pertama diresmikan tanggal 16 ktober 1884. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1886 diresmikan penggunaan jasa telepon di Semarang disusul Surabaya.

Baca juga : 22 Oktober 1950 : Sastrawan Indonesia Angkatan ’45 Mengeluarkan Manifesto Yang Dikenal Sebagai Surat Kepercayaan Gelanggang

Konsensi yang semula hanya diberikan kepada satu perusahaan swasta selama 25 tahun dan tampak prospektif ini, ternyata dalam perkembangannya diikuti oleh puluhan perusahaan swasta lainnya -kira-kira 38 perusahaan- untuk meminta konsensi bagi penyelenggaraan layanan jasa telepon yang sama. Kendati perusahaan-perusahaan telepon ini hanya melayani kantung-kantung kawasan bisnis dan pemukiman yang terbatas, namun pada saat itu telah terjadi persaingan bisnis dan sejumlah permasalahan lain seputar bisnis pertelekomunikasian.

Menjelang akhir abad ke-19, kira-kira tahun 1897 sebuah perusahaan bernama Intercommunal Telepon Maatschappij memperoleh konsensi untuk menyelenggarakan layanan telepon jarak jauh (interlokal). Lama konsensi ini sama dengan konsensi lokal yakni 25 tahun. Dalam hal ini, perhubungan intelokal yang terpenting adalah : saluran Jakarta-Semarang mulai tanggal 16 Nopember 1896, Jakarta-Surabaya tanggal 7 Desember 1896, saluran Jakarta-Bogor mulai tanggal 17 Mei 1898, saluran Bogor Sukabumi mulai tanggal 12 Juni 1898 dan saluran Sukabumi-bandung mulai tanggal 15 Juli 1898.

Dari segi teknis, layanan pada waktu itu dilakukan secara manual, yakni menggunakan batere kering yang dipasangkan pada setiap unit. Sistem batere ini sering disebut Sistem LB (Local Battery).

Dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan telepon itu ternyata lebih berorientasi kepada laba dan menginginkan pengembalian modal secara cepat. Akibatnya aspek pelayanan menjadi terabaikan. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang turut mewarnai kualitas kinerja dan reputasi perusahaan-perusahaan tersebut. Atas keadaan ini, pemerintah turun tangan dan mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang konsensi-konsensi yang telah diberikan dan menyediakan pengusahaan telepon menjadi urusan pemerintah Hindia Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Desember 1906, sekaligus diproklamirkan sebagai hari lahir Pos, Telegraf dan Telepon (PTT). Namun demikian, ternyata ada konsensi telepon yang yidak dicabuyt yaitu konsensi yang deberikan kepada Perusahaan Kereta Api Deli (Deli Spoor Maastchappij) yang dimulai sejak tahun 1886 hingga berakhir pada tahun 2002.

Pengakhiran konsensi telepon pada tahun 1906, sesungguhnya diliputi oleh sejumlah peristiwa penting sejarah perjalanan bangsa ini, terutama sebelum dan sesudah tahun itu. Peristiwa-peristiwa penting itu seperti praktik Politik Etis dan berdirinya Boedi Oetomo.

(sumber : https://museumtelekomunikasi.wordpress.com/2008/06/20/asalmulatelepon/)

Check Also

20 November 1992 : Xanana Gusmão Ditangkap Tentara Indonesia Pasca Bergerilya di Timor Timur

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM– Kay Rala Xanana Gusmão GCL (lahir di Laleia, Manatuto, Timor Portugis, 20 Juni …

Loading...