Home / POLITIK / Aksi Tolak UU-Omnibuslaw, Ini Pernyataan Sikap EN-LMND, SRMI DKI Jakarta, API Kartini DKI Jakarta

Aksi Tolak UU-Omnibuslaw, Ini Pernyataan Sikap EN-LMND, SRMI DKI Jakarta, API Kartini DKI Jakarta

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.com — Krisis ekonomi nasional saat ini berada pada situasi mengkhawatirkan yang indikasinya mengarah pada krisis sosial.

Krisis kesehatan akibat Pandemi Covid-19 turut memberikan andil besar dalam memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kasus terinfeksi virus Corona dan angka kematian setiap harinya memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan warga negara.

Demikian diungkapkan koordinator aksi, Samsudin Saman, dalam pesan politiknya yang diterima redaksi, mewakili beberapa elemen pergerakan yakni LMND, SRMI DKI Jakarta, dan API Kartini DKI Jakarta yang ikut dalam aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat menolak UU-Omnibuslaw Cipta Kerja di depan Istana Negara Jakarta, Jum’at (16/10/2020).

Lebih lanjut Samsudin mengatakan, di tengah keresahan dan pertanyaan atas keselamatannya, rakyat dikagetkan oleh tindakan pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tergesa-gesa mengesahkan UU-Cipta Kerja.

“Pengesahan UU-Cipta Kerja tersebut sontak membangkitkan kemarahan bagi rakyat Indonesia. Sejak awal pengajuan hingga penyerahan draft kepada DPR, UU Cipta Kerja mendapat kritik, protes, dan penolakan dari rakyat Indonesia, sebab draft ini dibuat tidak transparan dan tidak menjangkau aspirasi publik,” katanya.

Samsudin menilai, beberapa sebab telah membuat pembahasan dan pengesahan UU-Cipta Kerja ini tidak lepas dari kritikan publik.

“Pemerintah dan DPR terkesan memaksakan kehendak untuk mempercepat pengesahan Undang-undang ini. Pembahasan dan pengesahan dilakukan diluar dari kewajaran. Pembahasannya dilakukan di hotel dan pengesahan dilangsungkan saat tengah malam,” jelasnya.

“Tidak hanya bermasalah secara prosedural, UU-Cipta Kerja memuat poin-poin yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini mengobral kekayaan alam Indonesia kepada pemodal dan investor tanpa proteksi yang ketat untuk kelangsungan sumber daya alam nasional,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah dan DPR lebih mengedepankan kepentingan investor daripada kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia.

Keputusan pemerintah dan DPR telah membuat kegaduhan secara nasional. Aksi protes dan penolakan UU-Cipta Kerja terjadi di seluruh Indonesia. Demonstrasi yang didorong semangat dan kesadaran akan nasib dan masa depan bangsa tersebut, telah menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR. Rakyat telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemimpin dan wakil-wakilnya.

Rakyat, buruh, dan mahasiswa bersatu, bergerak bersama memenuhi jalan-jalan, kantor DPRD, dan kantor-kantor pemerintahan. Massa aksi menuntut agar Presiden segera membatalkan UU-Cipta Kerja. Gerakan massa aksi yang terorganisir, akhirnya dicederai oleh statement-statement yang tidak positif dari pemerintah dan DPR.

Selain pemerintah dan DPR, para demonstran juga dihadapkan dengan aparat kepolisian yang bertindak sangat represif. Banyak massa aksi yang luka-luka dan sebagian ditangkap oleh aparat. Kebebasan berpendapat sebagai satu jalan untuk meluruskan dan mengingatkan pemerintah mendapat tantangan besar.

BACA JUGA : Omnibuslaw, LMND : Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Bukan Digerakkan oleh Hoaks

Untuk itu, atas situasi dan kondisi di atas, kami Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, SRMI DKI Jakarta, dan API Kartini DKI Jakarta menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak Presiden agar membatalkan UU-Cipta Kerja.
2. Mendesak aparat kepolisian untuk tidak bertindak represif dan mengkriminalisasi massa aksi.
3. Mendesak aparat kepolisian untuk segera membebaskan semua demonstran yang ditangkap saat aksi.

Editor : Junaid Ramadhan

Check Also

Erick Thohir Diingatkan ARJ, untuk Tidak Melupakan Jasa Relawan Jokowi Pada Pilpres 2019

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.COM — Aidil Fitri Kordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengingatkan, Erick Thohir Menteri BUMN …