Home / PERISTIWA / Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Tolak Tambang di Bonto Cani Bone

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Tolak Tambang di Bonto Cani Bone

KORANMAKASSARNEWS.COM — Masuknya perusahaan PT Emporium Bukit Marmer di kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone, membuat masyarakat resah akibat ancaman dari kerusakan lingkungan yang akan terjadi di Desa Bulu Sirua dan Desa Bonto Jai yang merupakan lokasi pertambangan.

Saat ini pertambangan telah memasuki tahap eksplorasi namun pihak perusahaan belum pernah melakukan konsultasi publik yang bermakna.  Adanya pertambangan yang dilakukan akan menebang pohon-pohon yang ada disekitarnya, hal ini akan mengancam terjadinya longsor, banjir, kekeringan, dan organisme yang hidup di daerah tersebut akan berpindah tempat atau bahkan mati.

Selain itu timbulnya gangguan berupa polusi udara, pencemaran air oleh bahan-bahan yang beracun, terganggunya keamanan dan kesehatan masyarakat, kebisingan dan juga rusaknya jalan akibat sering dilewati oleh kendaraan bermuatan besar.

Saat ini pihak pemerintah Kecamatan Bonto Cani seakan-akan tidak mengetahui adanya pertambangan di Desa Bulu Sirua yang berhubungan dengan Desa Bonto Jai, adanya industri tambang di Kecamatan Bonto Cani akan memberikan ancaman terhadap dampak lingkungan yang serius bagi masyarakat.

Pencemaran air yang akan berdampak langsung pada lahan pertanian masyarakat, tekhusus di Desa Langi, desa Bontojai dan desa Bulu Sirua kecamatan Bonto Cani dan Desa Sanrego Kecamatan Kahu karena sungai merupakan hulu aliran air (sungai walanae) yang sampai di bendungan Sanrego kec. Kahu sebagai penampung air untuk menghidupi sumber persawahan yang ada di kecamatan Kahu kabupaten Bone untuk masyarakat di Desa Langi, Bulu Sirua dan Bontojai serta Desa Sanrego Kecamatan Kahu.

Masyarakat di Desa Langi memiliki lahan perkebunan cabai, persawahan, dan tambak yang menjadikan air sungai sebagai tumpuhanannya dan desa Sanrego memiliki juga lahan persawahan. Hal ini mengancam kerugian ekonomi masyarakat yang akan terdampak dari limbah pertambangan. Ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Berdasarkan kajian pada RTRW Kabupaten Bone, Kecamatan Bonto Cani merupakan wilayah rawan longsor yang dijelaskan pada pasal 34 ayat 4, ini menjadi sumber ke khawatiran masyarakat sebab ancaman kerusakan lingkungan akan berakibat pada bencana alam (longsor). Kawasan Bonto Cani merupakan merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan yang ada di bawahnya karena merupakan kawasan resapan air, sesuai dengan RTRW Kabupaten Bone Pasal 31 ayat 2.

baca juga : Nelayan dan Perempuan Kodingareng Tuntut Revisi RZWP3K Zona Tambang di Wilayah Tangkap Nelayan

Pada saat konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan, hanya satu desa yang dilibatkan, padahal lokasi pertambangan berdampak pada dua desa, yaitu desa Bulu Sirua dengan Desa Bonto Jai. Ini menunjukkan bahwa hasil dari konsultasi publik yang dilakukan tidak bermakna, apalagi lokasi Kecamatan Bonto Cani bukan merupakan lokasi pertambangan jenis batuan (Marmer).

Oleh karena itu, berdasarkan potensi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat kecamatan Bonto Cani, aliansi masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan di bawah jembatan fly over usai menyatakan aspirasinya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumihardjo, senin (14/12/20).

“Kami meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mencabut izin tambang di Kecamatan Bonto Cani dan juga meminta pemerintah kabupaten Bone agar kiranya mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat umum”, kata Andi Suardi salah seorang pengunras dalam orasinya.

Aliansi ini juga meminta gubernur Sulsel cabut izin IUP PT Emporium Bukit Marema dan mengecam Pemda Bone yang memberi izin kepada perusahaan yang di duga ilegal dan merusak potensi cagar budaya. (*)

Check Also

Sarana Tol Laut Pelabuhan Makassar Dibanjiri Barang Pakaian dan Sepatu Bekas Eks Luar Negeri

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.com — Pelabuhan Peti Kemas Soekarno Makassar tiba-tiba dibanjiri ratusan karung barang-barang bekas eks …