Home / NASIONAL/INTERNASIONAL / Atas Tindakan Represif Aparat terhadap Aksi FRSBW di Kendari Sultra, EN-LMND Nyatakan Sikap

Atas Tindakan Represif Aparat terhadap Aksi FRSBW di Kendari Sultra, EN-LMND Nyatakan Sikap

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.com — Protes gerakan rakyat yang tergabung dalam Forum Rakyat SULTRA Bela Wawoni (FRSBW) menuntut pencabutan 13 IUP perusahaan yang terjadi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (6/3) lalu tidak terlepas dari dampak kebijakan pemerintah yang memberikan izin seluas-luasnya kepada perusahaan tambang untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam di Wawoni konawe Kepulauan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat terutama soal alih fungsi lahan dan dampak lingkungan terhadap kegiatan pertambangan.
Demikian diungkapkan pengurus Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) melalui Ketua Umumnya, Indah Abd.Razak, dalam pernyataan sikapnya, Senin (11/3/2019).

baca juga : LMND Sulsel Gelar Pendidikan Anggota di Kabupaten Sinjai

Indah menilai, IUP yang diberikan oleh pemerintah mengabaikan dampak ekologis, ekonomi, sosial bagi masyarakat serta sama sekali tidak mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat disekitar tambang.

“Kekayaan alam yang dimilik oleh bangsa Indonesia tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang (1 % menguasai kurang lebih 54 %) tetapi harus diarahkan pada kepentingan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Dari situasi di atas maka EN-LMND menyikapi secara tegas persoalan rakyat Wawoni yang tergabung dalam FRSBW dan represifitas oknum aparat terhadap gerakan rakyat dengan beberapa tuntutan.

Forum mendesak kepada Kementrian ESDM untuk segera meninjau Ulang dan segera cabut 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Wawoni Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara.

Selain itu forum juga mendesak kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Kepada anggota DPR-RI Komisi VII, forum mendesak untuk segera merevisi UU minerba No. 4 tahun 2009 demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

KAPOLRI juga didesak untuk turun tangan langsung dalam mengusut kasus pemukulan terhadap puluhan massa aksi yang tergabung dalam FRSBW di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, 6 Maret 2019.

Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan suap dalam proses pengeluaran IUP di Sulawesi Tenggara.

Kepada para aktivis, Indah menyerukan untuk bangun konsolidasi perjuangan gerakan mahasiswa dan rakyat dalam perjuangan melawan Imperialisme.

(junaid ramadhan)

Check Also

Presiden Jokowi Serahkan 2.706 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat di Kupang

KUPANG, KORANMAKASSARNEWS.COM —- Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo …

Loading...