Home / OPINI / BPJS Semakin Liberal dan Komersil, LMND Tawarkan Solusi

BPJS Semakin Liberal dan Komersil, LMND Tawarkan Solusi

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.com — Beberapa hari belakangan ini, rakyat Indonesia dikagetkan dengan rencana kebijakan menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikan iuran BPJS kesehatan. Iuran BPJS ini rencana akan dinaikan dua kali lipat yang artinya peserta JKN kelas I yang hanya membayar Rp.80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp.160.000, untuk Peserta JKN Kelas II yang tadinya Rp.51.000 membayar menjadi Rp. 110.000, sementara untuk peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya membayar sebesar Rp.25.000 harus menaikkan iuran sebesar Rp. 42.000 per bulan.

Kenaikan biaya kesehatan di tengah-tengah ekonomi rakyat belum stabil semakin menegaskan pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor kesehatan belum sama sekali menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan menjalankan amanah konstitusi dan nawacita, malah membuat sektor kesehatan semakin liberal dan komersil.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Muhammad Asrul melaui siaran persnya, Rabu (4/9/2019).

berita terkait : Terkait Persoalan di Papua, Ini Sikap EN-LMND

Menurut Asrul, hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor antara lain:

Pertama : Negara mengurangi peran dan tanggung jawabnya terhadap sektor kesehatan dan menyerahkan sepenuhnya dalam mekanisme pasar untuk mencari profit. Dengan defisit BPJS seharusnya pemerintah mencari jalan keluar lain dan memperbaiki tata kelola BPJS yang tiap tahun defisitnya selalu meningkat. Bukan dengan cara menaikan iuran BPJS.

Kedua : Kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 sudah menggariskan besaran dana kesehatan sebesar 5 % dari APBN. Di tahun 2019 anggaran kesehatan sebesar 121,9 Triliun dan untuk kepesertaan BPJS sebesar 20,1 Triliun. Dari 20,1 Triliun ini ada sekitar 190 juta jiwa rakyat Indonesia sebagai peserta layanan kesehatan. Seharusnya anggaran besar ini bisa mengatasi problem defisit BPJS sebesar 16,5 Triliun di tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat ditahun-tahun selanjutnya. Artinya besaran anggaran yang dikeluarkan di sektor kesehatan belum menunjang perbaikan kualitas kesehatan rakyat. Faktor penunjangnya bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, tenaga medis, alat dan obat-obatan serta penegakan hukum.

Ketiga : Proses liberalisasi sektor kesehatan ini bisa kita lihat dari pertumbuhan rumah sakit swasta pada tahun 2012 – 2016 mencapai 34 %, sementara rumah sakit publik hanya 3 %. Kisarannya rumah sakit swasta sebesar 1.804 dan rumah sakit pemerintah jumlah 1.016.

“Sebagai organisasi yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat kecil, terkait kisruh BPJS ini LMND tidak hanya memaparkan faktor yang kelemahan pemerintah dalam pengelolaan BPJS ini, tetapi kami juga menawarkan beberapa solusi,” jelas Asrul.

Menurutnya solusi yang harus dilakukan pemerintahan seharusnya mengarah pada :

Pertama : Mengevaluasi kinerja BPJS dan segera mengaudit secara menyeluruh penggunaan data BPJS serta pembenahan data peserta BPJS.
Kedua : Mengembalikan sektor kesehatan sebagai sektor publik di mana negara memiliki peran sentral dan berkewajiban menjamin kualitas kesehatan rakyat serta menghentikan komersialisasi sektor kesehatan yang menjadikan sektor kesehatan sebagai ladang profit yang menguntungkan sebagian orang.

Ketiga : Membangun dan memperbanyak Puskesmas dan rumah sakit pemerintah serta mengontrol dan menghentikan pembangunan rumah sakit dan klinik swasta.

Keempat : Mencabut UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU BPJS No.24 tahun 2011 sebagai regulasi neoliberal.

Kelima : Mengurangi biaya pendidikan di jurusan kesehatan seperti kedokteran, farmasi, keperawatan, kebidanan yang tiap tahun selalu meningkat tanpa ada kontrol dari pemerintah. (junaid ramadhan)

Check Also

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Solusi atau Masalah?

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM– Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Rinciannya, Kelas 1 Naik 100 …

Loading...