Home / HUKUM & KIRIMINAL / Di HUT ke 72, Pemilik Lahan Tol Reformasi Menunggu Keadilan

Di HUT ke 72, Pemilik Lahan Tol Reformasi Menunggu Keadilan

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Tepat pada tanggal 17 tahun 2017 bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya republik yang ke- 72 tahun, sementara sebagian rakyat Indonesia yang selama 17 tahun pula berjuang menunggu kabar yang tak jelas dari pemerintah. Ahli Waris pemilik lahan sah Tol Reformasi (Intje Koemala Versi Chandra Taniwijaya), tidak bosan menunggu keadilan, Kamis (17/8/2017).

Adhi Puto Palaza salah satu kuasa pendamping ahli waris sah yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) mengatakan, “terlebih dahulu kita berikan penghormatan besar kepada para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan penjajah sehingga kita penerus peradaban sejogyanya telah menikmati jerih payah hasil perjuangan para pahlawan yang sering kita rayakan setiap tahunnya”.

“Berbagai cara yang dilakukan dalam merayakan HUT RI ini, tentu semua bangsa Indonesia dapat berbangga dan berbesar hati termasuk pemerintah yang saat ini yang menikmati hasil perjuangan para pahlawan”, tutur Adhi.

Adhi Puto melanjutkan, “Lahan warga yang di jadikan jalan alternatif (Tol reformasi) di Makassar ini juga belum ada realisasi hukum (pembayaran) dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)”.

“Sementara Mahkamah Agung (MA) menyebutkan, dalam surat penjelasannya bernomor 1572/PAN/HK.01/5/2017 menegaskan bahwa MA tidak dapat memberikan jawaban atau pandangan hukum atas permasalahan hukum yang terkait putusan pengadilan ataupun perkara yang sedang ditangani dan tidak berpotensial menjadi perkara di pengadilan berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku”, tandas Adhi.

“Sehingga tidak ada alasan atau celah apapun yang bisa disampaikan oleh Kementerian PU-PERA untuk menghindari pembayaran sisa ganti rugi tersebut kepada ahli waris agar segera dibayarkan berdasarkan putusan yang mengadili perkara sampai pada tingkat kasasi bahkan surat perintah presiden untuk membayarkan sisa ganti rugi lahan warga”, katanya.

Sampai saat ini tidak henti hentinya ahli waris menggelar aksi unjuk rasa atau pendudukan dengan mendirikan posko dan tenda guna mencari keadilan bahkan sewaktu waktu melakukan penutupan jalan yang kini di jadikan jalan Tol Reformasi Makassar. Ahli waris terus menuntut keadilan berdasarkan ketetapan hukum yakni sisa pembayaran ganti rugi tahap II pembebasan lahan Tol reformasi sebesar Rp 9.024.382.500 sejak 2001 lalu hingga saat ini.

Adhi berharao Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara tegas untuk tidak berdiam diri atas sikap Menteri PU-PR, Basuki Hadimuljono sebagai pimpinan Kementerian PU-PR yang tidak mematuhi hukum dan merampas hak warga miskin dalam hal ini pemilik lahan namun sisa uang ganti rugi pembebasan lahannya tak diberikan hingga memakan waktu hampir 17 tahun.

“Momentum perayaan kemerdekaan ini tepat tanggal 17 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah taktis kepada menteri dikabinetnya terkhusus pada kementerian PU-PR yang dinilai merusak citra pemerintahan yang akan berdampak pada sejarah kelam yang tersistemik kedepannya,” tutup Adhi Puto Palaza mantan panglima GAM ini. (**)

Check Also

LMPP Laporkan Dinas Kesehatan Gowa dan Dinas PUPR Soppeng di Kejati Sulsel

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Markas Daerah (MADA) Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Sulawesi Selatan menyerahkan dua …

Loading...