MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Fadel Muh. Tauphan Ansar resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan periode 2026–2029.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, di Hotel Claro Makassar, Senin (9/3/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.
Tampak hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, serta Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
Selain itu, dua Wakil Ketua DPRD Sulsel juga terlihat menghadiri acara tersebut, yakni Fauzi Andi Wawo dari Fraksi PKB dan Yasir Machmud dari Fraksi Gerindra.
Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, yang membacakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan menyampaikan bahwa jumlah pengurus DPD KNPI Sulsel periode ini mencapai 480 orang.
Dalam struktur kepengurusan tersebut, Fadel Tauphan didampingi Ahmad Perdana Putra sebagai Sekretaris dan Muhammad Gemilang Pangessa sebagai Bendahara.
Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan dalam sambutannya menegaskan bahwa kepengurusan KNPI Sulawesi Selatan yang sah adalah yang dipimpin oleh Fadel Tauphan Ansar.
“Kita pastikan KNPI hanya satu. Semboyan kita jelas, KNPI satu untuk Indonesia maju dengan pemuda yang cepat, cerdas, dan solid,” tegas Ryano.
Baca Juga : Ketua DPD IMDI Sulsel Apresiasi Ketegasan Ketum DPP KNPI Ryano Pandjaitan Jaga Marwah Organisasi
Sementara itu, Fadel Tauphan Ansar menyatakan bahwa kepengurusannya mendapat dukungan dari sekitar 80 organisasi kepemudaan (OKP) serta mayoritas DPD II KNPI di tingkat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengakhiri polemik dualisme yang selama ini terjadi di tubuh KNPI Sulsel.
“Kami membawa dukungan sekitar 80 OKP. Ke depan seluruh OKP ini akan bekerja untuk kepentingan pemuda Sulsel. Tidak ada lagi dualisme,” ujar Fadel.
Menurutnya, pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan pengurus KNPI di tingkat kabupaten dan kota agar ke depan tidak ada lagi kebingungan terkait kepengurusan KNPI yang sah di Sulawesi Selatan.