SIDOARJO, KORANMAKASSAR.COM — Unjuk rasa pegawai di lingkungan PLN Nusantara Power Services (NPS) berbuntut panjang. Di balik aksi damai yang digelar Serikat Pekerja (SP) PLN NPS, satu per satu isu negatif terkait kepemimpinan Direktur Utama Jakfar Sadiq mulai mencuat dan memicu keresahan internal.
Sejumlah pegawai yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan Jakfar Sadiq yang mulai menjabat sejak Januari 2024. Ia disebut-sebut memiliki karakter arogan, bossy, dan enggan mendengar masukan dari bawahan.
“Kalau di kantor Pak Jakfar sombong banget. Tidak mau kalah dan tidak mau mendengarkan bawahannya. Karakternya bossy, minta pelayanan seperti raja,” ujar seorang pegawai kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Pegawai tersebut mengaku keresahan ini dirasakan cukup luas di internal perusahaan. Bahkan, muncul harapan agar jajaran direksi PLN NPS segera dilakukan penyegaran.
“Harapan teman-teman semua agar ada refreshment Dirut di PLN NPS. Dir Pro-nya juga perlu di-refresh, sudah lama PLT harusnya ada pergantian. Dirut ini sudah hampir dua tahun menjabat dan sangat otoriter,” tambahnya.
Ia bahkan menyebut kepemimpinan Jakfar sebagai yang paling arogan sepanjang sejarah perusahaan.
“Intinya, selama hampir 25 tahun NPS berdiri, inilah Dirut paling arogan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PLN NPS Jakfar Sadiq akhirnya memberikan klarifikasi melalui pesan singkat WhatsApp setelah sebelumnya tidak merespons konfirmasi.
Menurut Jakfar, dinamika hubungan industrial merupakan hal yang wajar terjadi di sebuah perusahaan.
“Adanya permasalahan hubungan industrial di perusahaan adalah sesuatu yang biasa dan banyak terjadi. Saat ini sedang ada proses evaluasi bersama antara Serikat Pekerja dan manajemen,” terangnya, Selasa (30/12/2025).
Ia juga menegaskan bahwa manajemen tidak pernah menghalangi aksi pegawai.
“Terkait adanya demo, itu adalah bentuk dukungan manajemen terhadap Serikat Pekerja. Kami tidak akan membungkam aspirasi Serikat Pekerja. Komunikasi terbuka adalah kunci penyelesaian kondisi ini,” jelasnya.
Baca Juga : Kritik Utang PLN Rp711 Triliun Viral, PP IWO Soroti Kinerja Direksi di Era Darmawan–Yusuf Didi
Namun, saat disinggung mengenai isu arogansi, dugaan meminta perlakuan khusus layaknya raja, serta informasi adanya larangan agar aksi tidak disebarluaskan ke media, Jakfar bereaksi keras dan menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah.
“Anda menuduh saya meminta pelayanan seperti raja dan menuduh saya terkait media. Ini bukan konfirmasi, tapi fitnah. Bila Bapak punya evidence, silakan sampaikan ke Serikat Pekerja agar menjadi evaluasi saya,” tulis Jakfar.
Ia juga menyampaikan keberatan atas narasi yang menilai gaya kepemimpinannya arogan.
“Narasi yang menyebutkan gaya kepemimpinan saya arogan adalah penilaian subjektif yang tidak berdasar fakta. Kami selalu mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Narasi tendensius berpotensi menggiring opini publik yang merugikan nama baik pribadi maupun institusi,” lanjutnya.