Home / DAERAH / GMBI Gelar Pertemuan Dengan Camat, Minta Tambang Ilegal Segera Dihentikan

GMBI Gelar Pertemuan Dengan Camat, Minta Tambang Ilegal Segera Dihentikan

MAROS, KORANMAKASSARNEWS.COM — Maraknya aktivitas pertambangan yang berada di kecamatan Mkncongloe Bulu kabupaten Maros, membuat gerah berbagai kalangan masyarakat, terkhusus masyarakat yang berada di sekitar are pertambangan.

Hal ini terbukti saat puluhan masyarakat mengadukan adanya aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan oleh CV Mappitujuh ke LSM GMBI KSM Moncongloe Distrik Kab. Maros.

Menyikapi aduan masyarakat, Ali Sakti Dg Raja selaku ketua LSM GMBI KSM Moncongloe Distrik Kab. Maros. menyambangi langsung kantor camat Moncongloe Bulu, Kamis 12 November 2020 sekira pukul 09:00 Wita.

Kedatangan Ketua LSM GMBI KSM Moncongloe Distrik Kab. Maros. ini disambut langsung Camat Moncongloe, Bapak Nuryadi,S.Sos,MAP, didampingi Kepala Dusun Tompobalang Bapak Hasbi, bersama Kepala Dusun Moncongloe Bulu, Rahman.

Diketahui, pertemuan antara Ketua LSM GMBI KSM Moncongloe Distrik Kab. Maros. bersama Camat Moncongloe ini guna mencari kebenaran adanya ijin dari pemerintah setempat atas aktivitas tambang yang dilakukan CV. Mappasitujuh tersebut.

Ali Sakti kepada media ini menjelaskan, jadi kedatangan kami guna mencari tahu kebenaran adanya ijin yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap aktivitas pertambangan yang sangat meresahkan masyarakat ini, dan ternyata, dari hasil pertemuan kami, ditemukan informasi bahwa sejak dimulainya tambang dari 2006 lalu, Deni Irawan yang ditengarai sebagai pemilik CV Mappasitujuh ternyata tidak pernah sekalipun mendapatkan ijin dari pemerintah setempat, baik pemerintah desa maupun kecamatan, jelas Ali Sakti.

baca juga : Tidak Mau Jadi Penonton, Partai Gelora Maros So-wan ke Kandidat Calon Bupati Maros Unggul, Ini Isi Pertemuannya

Lebih lanjut Ali Sakti menjelaskan, setiap aktivitas pertambangan wajib hukumnya mengantongi ijin seperti IUP, IPR atau IUPK seperti yang tercantum di dalam UU No.4 tahun 2019, pasal 158 yang berbunyi, “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK maka dipidana paling lama 10 tahun, dan atau denda paling banyak 10 Milyar rupiah.”

Usaha tambang yang berdiri sejak 2006 lalu hingga saat ini sangat merugikan masyarakat, baik secara kesehatan, maupun secara dampak bahaya bencana alam yang disebabkan banyaknya lokasi yang terus di keruk pihak penambang.

“Oleh karena itu, kami akan mencari siapa dalang dibalik semua aktivitas tambang ini, dan kami tidak akan segan segan melaporkannya ke pihak Kepolisian”, tegas Ketua LSM GMBI KSM Distrik Kab. Maros itu. (*)

Check Also

Babinsa dan Masyarakat Bangun Rumah Warga Secara Gotong-royong

Kendari, KORANMAKASSARNEWS.COM – Babinsa Koramil 1417-02/Wawotobi Kodim 1417/Kendari melaksanakan gotong-royong dengan masyarakat dalam rangka membangun …