Home / POLITIK / Ini Sikap LMND terhadap RUU Omnibus Law

Ini Sikap LMND terhadap RUU Omnibus Law

JAKARTA, KORANMAKASSARNEWS.com — Pandemi covid-19 di Indonesia melahirkan berbagai pembatasan yang berakibat juga pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pandemi memaksa orang untuk tidak saling bertatap muka secara langsung dan terhambatnya berbagai macam aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi mengalami kemacetan, sekolah dan perguruan tinggi pun terpaksa juga mengubah metode pembelajaran di kelas/kampus menjadi pembelajaran via daring.

Konon pemerintah telah menganggarkan 110 triliun untuk program jaringan pengaman sosial salah satunya dialokasikian untuk program keluarga harapan (PKH) yang terdiri dari tiga komponen program yaitu komponen kesehatan dengan penerima ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan penerima peserta didik menengah dan dasar, komponen kesejahteraan sosial dengan penerima warga lanjut usia mulai 60 tahun keatas dan penyandang disabilitas total anggaran PKH sebesar 8,3 triliun.

Demikian diungkapkan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muhammad Asrul didampingi Sekretaris Jenderalnya, Reza Reinaldi Wael kepada media, Kamis (16/7/2020).

Lebih lanjut dikatakannya, selain PKH sebesar 8,3 trilyun tersebut dana itu juga diperuntukkan bagi Kartu sembako sebesar 10,9 triliun; Kartu prakerja sebesar 10 triliun; Diskon tarif listrik untuk pelanggan 900 dan 450 VA selama 3 bulan sebesar 3,5 T; Tambahan insentif perumahan bagi IMBR sebesar 1,5 triliun; Program Jaringan Pengaman sosial lainnya, sebesar 30,8 triliun (Kemenkeu).

“Kebijakan pemerintah lainnya untuk merespon kondisi pendidikan di tengah pandemi ialah mengeluarkan bantuan untuk UKT / SPP bagi 410.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta di Indonesia. Namun ini belum mampu mengakomodir semua mahasiswa Indonesia yang membutuhkan bantuan, belum lagi prasyarat yang dipenuhi pun harus memiliki kategori tertentu,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Politik hukum pemerintah mengindikasikan usaha rezim Jokowi-Ma’ruf dalam mengekstensifikasi neoliberalisme. RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dipaksakan pengesahannya pekan ini pada dasarnya berisi skenario deregulasi atas berbagai peraturan yang menghambat penetrasi modal khususnya modal internasional. Ditambah lagi dengan revisi RUU Minerba yang berisi ketentuan investor friendly karena memudahkan keluarnya IUPK dan perpanjangan IUPK, memanjakan bos-bos tambang yang tidak perlu disulitkan dengan kewajiban hilirisasi dan rehabilitasi lingkungan. Selanjutnya pada ranah pendidikan, pemerintahkan mencanangkan liberalisasi melalui Omnibus Law klaster pendidikan dan kebijakan kampus merdeka.

Pokok persoalan pada kampus merdeka itu adalah Pertama, dari program ini berkenaan kemudahan peralihan status satker atau BLU menjadi PTNBH. PTNBH merupakan reinkarnasi dari konsep BHP yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK. Konsep PTNBH mengandung sejumlah permasalahan jika ditinjau dari perspektif pembukaan UUD 1945 yang memberi penekanan pada kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya saja kedudukan Majelis Wali Amanat (MWA) yang tinggi dan kewenangan yang besar dalam struktur organisasi PTNBH. Komposisi MWA yang memungkinkan unsur pebisnis. PTN diberi keleluasaan dalam menggalang dana dari sumber selain mahasiswa yang artinya membuka peluang terciptanya praktik bisnis di lingkungan kampus. Hal ini terkonfirmasi pada Pasal 2 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang selain mengatur kemudahan peralihan status menjadi PTNBH juga mengharuskan syarat adanya kerjasama dengan dunia industri. Koneksitas pendidikan tinggi dengan industri menjadi persyaratan suatu kampus menjadi PTNBH mengandung makna bahwa kampus didorong untuk memenuhi kebutuhan industri. Akhirnya, memudahkan syarat beralih menjadi PTNBH merupakan modus liberalisasi terselubung guna memudahkan penetrasi kapital ke dalam sistem pendidikan tinggi negeri.

Kedua, yaitu pembelajaran yang terselenggara 3 semester di luar program studi yang sejatinya hanya akal-akalan pemerintah untuk mengubah perilaku dan kesadaran mahasiswa agar semakin adaptif dengan lingkungan kerja kapitalis yang alienatif dan patuh sebagaimana lingkungan militer (Pasal 14-15 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

Ketiga, akreditasi sukarela yang pada level program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri masyarakat yang dapat dilakukan oleh kalangan profesional. Ada 2 pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya proses akreditasi yaitu BAN PT dan LAM. Dengan adanya LAM maka Perguruan Tinggi akan bebas memilih LAM sesuai kemauannya. LAM dibentuk oleh pemerintah dan swasta. Ada kemungkinan adanya pendirian dan pengoganisiran LAM oleh akademisi atau profesi tertentu. LAM dalam menerbitkan akreditasi apalagi melibatkan kalangan professional saat menetapkan instrument akreditasi akan diselaraskan dengan dunia kerja. Hal ini menunjukan usaha pemerintah menyelaraskan mutu kampus dengan keinginan pasar kapitalis.

Keempat, pembukaan program studi berbasis kerjasama pihak ketiga sebagai diatur dalam Pasal 36 Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. Misalnya salah satu pasal dalam permendikbud ini yaitu Pasal 36 ayat (5) bahwa pembukaan Program Studi baru melalui kerja sama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik oleh LAM atau BAN-PT. Pihak ketiga yang dimaksud diantaranya yaitu perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan start up dan lain-lain. Permasalahannya adalah salah satu klausul perjanjian kerjasama tersebut mengharuskan tentang pengembangan kurikulum bersama perguruan tinggi dengan pihak ketiga. Tentunya kurikulum yang dihasilkan dari kerjasama tersebut adalah kurikulum yang mengakomodasi kepentingan korporat. Kami berpandangan program kampus merdeka dari Nadiem Makarim merupakan proyek liberalisasi terselubung sekaligus instrument percepatan fungsi pendidikan tinggi sebagai pabrik pencetak tenaga kerja terampil dan bermutu.

Politik pendidikan pemerintah tercermin dalam politik hukum dan politik anggaran. Politik hukum di bidang pendidikan terdapat dalam RUU omnibus law cipta kerja, konsep kampus merdeka dan juga 7 program prioritas Menteri Pendidikan dan kebudayaan ihwal di bidang pendidikan tahun 2021. Di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ikhwal pendidikan masuk ke dalam klaster peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Pengaturan pendidikan di dalam rancangan UU tersebut bertujuan untuk memudahkan jalannya investasi dan kegiatan bisnis. Pasal-pasal yang tercantum di dalam RUU ini merupakan versi yang lebih liberal dari modus penyediaan jasa dalam skema GATS WTO. Misalnya tidak diwajibkannya bagi lembaga perguruan tinggi asing untuk merekrut tenaga kerja lokal. Parahnya lagi, perguruan tinggi swasta dimungkinkan berorientasi pada akumulasi profit.

Tidak hanya mahasiswa, masalah serupa juga dihadapi karyawan, dosen maupun guru di setiap jenjang pendidikan. Sebagai contoh yang terjadi di Jakarta berdasarkan keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen PTS terdampak pandemi. Akibatnya, perekonomian PTS berskala kecil menjadi lesu hingga menyebabkan kesulitan dalam membayar gaji dosen dan karyawan. Bahkan diprediksi akan terjadi hingga satu sampai dua bulan ke depan.

Sama halnya seperti di Jakarta, kondisi PTS di Yogyakarta terwakili melalui pernyataan Rektor Universitas Widya Mataram yang menyatakan bahwa lesunya perekonomian akibat pandemi dan banyak mahasiswa yang belum mampu membayar uang kuliah, maka dengan terpaksa pada semester depan dosen dan karyawan harus rela menerima upah tidak 100 persen. Belum lagi, dari survei 66 PTS Yogyakarta, hanya 11 persen PTS yang masih bertahan tanpa masalah keuangan di tengah pandemi sampai Desember 2020. Tentu dengan permasalahan serius ini para dosen dan karyawan makin rentan dengan pemotongan upah, tidak diupah, dan bahkan mungkin ter-PHK.

BACA JUGA : Pemerintah Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemik Covid-19, Ini Pernyataan Sikap LMND

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa, terlebih mahasiswa PTS, dosen dan karyawan PTS merupakan pihak dalam pendidikan tinggi yang paling rentan pada masa pandemi ini. Pemerintah sudah seharusnya turun tangan, mengingat sejauh ini keberadaan PTS telah membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka LMND menuntut Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin untuk :

1. Gagalkan Omnibus Law dan hapuskan sistem Kampus Merdeka.
2. Hentikan praktik privatisasi sektor pendidikan.
3. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis dan dapat diaskses oleh seluruh lapisan masyrakat.
4. Berikan subsidi internet gratis untuk kegiatan belajar mengajar di masa Pandemi.
5. Mendesak pemerintah untuk menjamin hak buruh dan memberikan dana talangan kepada rakyat.

Editor : Junaid Ramadhan

Check Also

Berkas Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan Diserahterimakan KPU Kep. Selayar ke PPK

SELAYAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Berkas dukungan perbaikan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan pemilihan calon bupati dan …