Home / OPINI / Jokowi di Pusaran Kritik dan Krisis Demokrasi Kita

Jokowi di Pusaran Kritik dan Krisis Demokrasi Kita

Oleh:
Fajar Ahmad Huseini
(Ketua Umum
Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulsel)

Praktek membuta pragmatisme politik transaksional di ruang demokrasi kita hingga politisasi agama dalam segala cakupan aspeknya memang merupakan persoalan yang sangat kompleks, dan faktanya telah menjerat dan mengarah pada reduksi terhadap makna nilai ideologi negara.

Sistem demokrasi yang meletakkan visi misi Pancasila sebagai timbangan dalam sebuah prinsip, hari ini terkesan jauh bergeser dalam perjalanan prosesnya. Yang klimaksnya sejak orde baru berkuasa Pancasila telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk menjadi alat legitimasi kekuasaan otoriter, yang efeknya hingga pasca reformasi terus tergerus makna sejatinya.

Arah adu gagasan dalam kontestasi politik “atas nama ilmiah” merupakan acuannya ketika ditegaskan seharusnya tidak terhenti sebagai wacana saja, tapi menjadi sebuah keharusan untuk untuk diaktualisasikan sebagai tujuan cita-cita luhur demokrasi itu sendiri.

Problematikanya ketika hanya menjadi klaim tanpa terintegrasi pada artikulasinya yang dimungkinkan untuk tujuan sesungguhnya, kaitannya dengan azas keadilan dan kesejahteraan sebagai dasar hajat kemanusiaan.

Maka bukan tidak mungkin demokrasi kita akan berhenti sebatas “ritual tanpa makna”, dan bahkan tidak bernilai sama sekali untuk melayani hajat masyarakat, ketika sistem kekuasaan itu hanya dijadikan sebagai tujuan semata-mata dan dianggap kebal dari kritik.

Dialektika kritik sebagai salah satu keniscayaan pada tema teknis dalam konteks filsafat politik mendapatkan tempat terhormat ketika istilah objektif “menjadi raja” pada ruang konsensus dominasi epistemologinya, dengan segala bentuk perangkatnya. Sehingga sangat diharapkan ini digunakan untuk menatap praktek politik di negeri kita dari berbagai persoalan yang menyanderanya, dan pastinya atas dasar pertimbangan tersebut, hakimnya adalah akal sehat dan nurani sebagai panglima dalam membangun rasionalisasi kekuasaan yang dihasilkannya.

Menatap Pusaran Kritik dan Krisis

Sekedar berbagi sudut pandang dalam menatap realitas seorang Jokowi, bahwa fakta sejarah beliau dari pebisnis biasa hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat fenomenal, dan bahkan tidak berlebihan kalau saya mengatakan beliau telah menjadi “simbol sebuah harapan” di tengah pusaran krisis karakter dunia politik kita.
Mengutip ungkapan Adian Napitupulu dengan sedikit perubahan kalimat, “bahwa Jokowi lahir dari rahim masyarakat biasa dan dari keluarga biasa BUKAN dari “kalangan elit”, yang orang tuanya pernah berkuasa atau dari salah seorang putra jaringan kekuasaan masa lalu. Kalau anda ingin memenangkan sebuah harapan masa depan demokrasi di negeri ini lihatlah realitas seorang Jokowi”.

Konotasinya jelas, agar kelak anak-anak kita yang bukan siapa-siapa (masyarakat bisa) tidak lagi menjadi soal yang akan menghambatnya agar mereka berkesempatan menjadi para elit politisi, selama anak-anak kita atau anak siapa saja putra-putri terbaik negeri ini, yang memiliki idealisme, komitmen, dan kelayakan bisa menjadi pemimpin. Saya lengkapkan lagi dengan ungkapan Boni Hargens saat Pilpres 2014 lalu, “bahwa memilih Jokowi adalah untuk berdamai dengan masa depan penuh harapan atau anda memilih lawannya (saat itu Prabowo juga) adalah memilih untuk kembali berdamai dengan masa lalu (orde baru yang kelam)”. Inilah kira-kira gambaran jelasnya soal perjalanan krisis politik demokrasi kita, akibat praktek kerusakan otoriter orde baru dan bagaimana membangun harapan pasca reformasi.

Sebelumnya saya pribadi agak terganggu dengan pernyataan beberapa aktivis/pengamat yang menyakatan bahwa kontestasi Pilpres 2019 para kandidat (termasuk petahana) miskin akan konsep dan gagasan. Ini menurut saya sangat tendensius dan berlebihan, karena telah menutup mata dengan sederet data capaian prestasi juga, objektif untuk melihat secara adil kalkulasi plus minus itu penting.

Sedikit berbagi cerita, dalam satu diskusi serius dengan Bapak Soni Sumarsono waktu beliau menjabat PLT Gubernur Sulsel. Ada diskusi menarik soal kebijakan hadirnya negara di pinggiran (daerah tertinggal) dan perbatasan, nanti era Jokowi -JK baru terjadi realisasi pembangunan infrastruktur di timur Indonesia yang merata, hingga konsekuensinya perbedaan harga yang selama ini beberapa Presiden telah berlalu tidak pernah terselesaikan, dan pas di periode ini saja terselesaikan. Ini jelas adalah fakta yang harusnya kita apresiasi bersama, walaupun pada saat pak Soni ungkapkan itu, saya juga langsung menimpali dengan mengkritiknya, bahwa keadilan pembangunan infrastruktur di timur untuk konteks ekonomi tidak berbanding lurus dengan penyelesaian problematika intoleransi, radikalisme, hingga soal-soal politisasi agama yang trendnya terus meningkat. Saat itu kami sesaat diam, dan beberapa saat kemudian saya mengatakan mungkin konsep Nawacita jilid 2 baru perbaikan ini akan diprioritaskan untuk dilakukan (saya yakin dengan hal ini).

Harus diakui krisis “mindset politik” kita akibat warisan budaya masa lalu, yakni rusaknya rezim orde baru berkaitan dengan kebiasaan hegeomoni elitis/oligarki (bisnis para elit penguasa) dan menjadi kenyataan yang sulit dilawan saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi perlawanan itu terlihat jelas ketika Petral (sistem mafia migas) dibubarkan.

Akhirul Kalam, mari kita menyongsong pesta demokrasi 2019 dengan menjadikan akal sehat dan nurani menjadi timbangan, agar kita tidak menjadi bagian dari perpanjangan kelamnya “politik antagonis masa lalu”. Setidaknya satu kata harapan, mari mewariskan sebaik-baiknya warisan, yaitu masa depan demokrasi cerdas untuk anak cucu kita ke depan.

Check Also

Opini : Sampah Fashion

KORANMAKASSARNEWS.COM — Mendekati lebaran, hampir semua pusat perbelanjaan penuh sesak manusia. Entah di pasar atau …

Loading...