Home / EDUKASI / Lembaga Mahasiswa Nilai Pihak UMI Tidak Objektif Mengambil Kebijakan BPP

Lembaga Mahasiswa Nilai Pihak UMI Tidak Objektif Mengambil Kebijakan BPP

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Lembaga HMTI UMI melakukan Aksi Virtual Ke pihak UMI Lewat Social media,dengan menyapaikan Tiga Tuntutanya,meminta pemotongan BPP,meminta keringanan penilaian, kejelasan wisuda. Dampak covid-19 sangat mengubah kondisi perekonomian di Indonesia, bahkan menurut pemerintah kondisi perokonomian di prediksi mengalami penurunan sangat signifikan.

Ditengah pandemi juga ini banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lainnya, lebih parahnya penghasilan orang tua mahasiswa yang di dapatkan hanya per Hari.

Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Muhammad Arijal mengatakan, setelah diskusi dengan kawan lembaga, kita melihat melalui beberapa kebijakan REKTORAT yang telah dikeluarkan di lingkup Universitas Muslim Indonesia, yang ditindak lanjuti oleh beberapa Fakultas,pihak Fakultas Teknklogi Industri menyampaikan ke pihak Jurusan Teknik Industri meminta kepada mahasiswa FTI UMI, khususnya mahasiwa teknik industri untuk melalukan pembayaran FULL ( keseluruhan ) Biaya penyelenggara pendidikan (BPP) 2019/2020.

“Belum lagi masa perkuliaan hanya 2 bulan, dan selebihnya dipindahkan ke via zoom, bahkan mahasiswa melakukan kuliah DARING masih banyak yang terkendala jaringan di daerahnya, lalu pihak jurusan menagih mahasiswa melakukan pembayaran (BPP) sebagai syarat mengikuti Ujian final test,” ujar Arijal, (selasa (5/4/20).

Sementara sampai saat ini data mahasiswa teknik industri yang belum melunaskan/penunggakan (BPP) masih di angka 200 orang.

baca juga : Cegah Penyebaran Covid-19 FTI UMI Makassar Bersama Pemuda Gelar Sosialisasi dan Penyemprotan Disinfektan

Tambah Arijal mengungkapkan, anehnya lagi, dalam pembayaran biaya penyelenggara pendidikan(BPP) 2019/2020, tentunya dana tersebut di alokasikan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti investasi SDM, sarana dan prasarana, pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan.

“Bahkan saya juga tidak mendaptkan informasi terkait pembayaran (BPP) apakah benar ada yang di alokasikan bagi yang terkena dampak covid-19 ,maka dari itu biaya penyelenggara pendidikan(BPP)2019/2020 seharusnya di berikan pemotongan 50% dari total keseluruahn (BPP) per mahasiswa,” Pungkas Arijal. (*)

Check Also

FKM UPRI Makassar Gelar Kajian Kelas Socrates Methods Dengan Menghadirkan Ketua Unit Penyelamatan & Evakulasi Suspect Gugus Tugas Covid-19 Sulsel Sebagai Narasumber

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Masih dalam suasana Social Distancing dampak dari pandemik Covid-19, dosen maupun mahasiswa …