Home / DAERAH / Masyarakat Toraja Ggugat PLTA Malea

Masyarakat Toraja Ggugat PLTA Malea

TANA TORAJA, KORANMAKASSARNEWS.COM — Sekitar 700an masyarakat yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Toraja Menggugat PLTA Malea menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PLTA Malea dan kantor DPRD kab. Tana Toraja, senin (27/7/20).

Masyarakat memaksa aktivitas pembangunan PLTA Malea di hentikan sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan pihak kepolisian ketika masyarakat memaksa dan menggeledah kantor Malea karena pimpinannya tidak memenuhi masyarakat.

“Kami meminta PLTA Malea menghentikan aktivitas pembangunan di Malea karena masyarakat sudah sangat di resahkan dari dampak pembangunan, baik dampak lingkungan serta adanya situs budaya yang di rusak dan dihancurkan yang disebut Sapan Deata”, ucap Boron selaku jenderal lapangan.

Lanjut ketua Format, Malea telah melakukan pelanggaran berat pengelolaan lingkungan sangat buruk. Dimana limbah seperti oli, material galian, besi-besi, sisah semen dibuang langsung ke sungai Sa’dan dimana PLTA Malea memang belum memiliki tempat penampungan limbah B3 dan kolam pengendapan. Ini jelas mencemari lingkungan dan melanggar UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

“Kami menilai ada persekongkolan pemerintah,DPRD dan PLTA malea. Karena melakukan pembiaran terhadap kejahatan lingkungan yang jelas sangat mengancam kehidupan masyarakat dari hulu ke hilir . Oleh karena itu kami meminta kepada DPRD , pemerintah dan PLTA malea untuk menghentikan aktivitas pembangunan malea atau kami akan melakukan pemboikotan (penutupan paksa) dimana sudah 1 Minggu terakhir ini masyarakat sudah melakukan penutupan”, sambung Boron.

“Malea harus bertanggung jawab atas semua masalah yang di timbulkan pemulihan lingkungan hidup, kembalikan situs budaya yang di rusak, ganti rugi lahan yang dirusak, perbaikan infrastruktur, normalisasi mata air bersih akibat pembuatan terowongan dll, Oleh karena itu jangan pernah melakukan aktivitas kalau tuntutan kami belum terpenuhi”, tambah Zem Ziratoki salah seorang warga.

baca juga : MUI Laporkan “Nabi Terakhir” ke Polres Tana Toraja, Pengikutnya Nyatakan Insyaf

Warga juga meminta pemerintah dan DPRD untuk mengevaluasi izin-izin PLTA Malea. Diduga bahwa Malea belum mengantongi izin lengkap dalam proses pembangunan yang dilakukan dan berdasarkan surat dari DLH provinsi Sulsel pertanggal 19 Juli 2019 Malea telah melakukan pelanggaran yaitu telah melakukan usaha dan atau kegiatan perubahan desain atau penambahan konstruksi yang tidak terlingkup dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

Setelah audience dengan DPRD akan dilanjutkan pertemuan dengan pemerintah, DPRD, Camat, Lembang dan tokoh masyarakat pada Rabu 29 Juli 2020 lusa. (rilis)

Check Also

Berkas Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan Diserahterimakan KPU Kep. Selayar ke PPK

SELAYAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Berkas dukungan perbaikan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan pemilihan calon bupati dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.