MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menjadikan kawasan kepulauan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan kota.
Komitmen tersebut diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam penyusunan kebijakan pembangunan pulau yang adaptif dan berbasis riset.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas bersama Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, FISIP Unhas menyampaikan policy brief bertajuk “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang kontekstual dalam pengelolaan wilayah kepulauan.
Menurutnya, setiap pulau memiliki karakteristik dan persoalan berbeda sehingga tidak dapat diseragamkan dalam satu model kebijakan.
Ia mendorong penerapan konsep Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik pulau.
Pendekatan ini dinilai mampu membuat kebijakan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Andi Ahmad Yani juga menyoroti sejumlah persoalan krusial di wilayah kepulauan, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga persoalan pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut, inovasi pengolahan sampah menjadi energi berpotensi menjadi solusi yang dapat diterapkan di pulau-pulau.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kontribusi akademik Unhas dan menegaskan bahwa pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian penting dari visi pemerataan pembangunan Kota Makassar.
Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis agar kebijakan pemerintah memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pulau.
baca juga : Terima LHP BPK, Wali Kota Makassar Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel
Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar tengah menyiapkan sejumlah program strategis untuk kawasan kepulauan pada tahun 2026, di antaranya penyediaan transportasi laut, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school bagi anak-anak pulau.
Selain itu, Pemkot Makassar berkomitmen meningkatkan pengelolaan lingkungan di pulau, khususnya penanganan sampah, melalui optimalisasi insinerator yang memenuhi standar ramah lingkungan.
Audiensi ini sekaligus menandai penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan Unhas dalam mendorong pembangunan kawasan kepulauan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)