Home / OPINI / PROBLEM SESUNGGUHNYA

PROBLEM SESUNGGUHNYA

Oleh:

Fajar Ahmad Huseini
(Ketua DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulsel)

Saya mulai dari sebuah istilah yang menjadi trending belakangan ini yakni KADRUN singkatan dari “kadal gurun”, konotasi ini jelas sangat kontekstual sebagai pertanda panasnya situasi akibat hingar bingar pergesekan politik hingga menusuk sendi-sendi terdalam sistem syaraf masyarakat kita. Menariknya entah dari mana pertama kali istilah ini muncul?, dan begitu saja menjadi viral di sosmed seantero negeri ini. Siapapun yang pertama mengungkap istilah KADRUN ini, pasti kita akan sulit melacaknya, tapi poinnya yang mau kita tegaskan begini, bahwa istilah tersebut mencuat dan menyebar secepat kilat di medsos karena memori kolektif masyarakat kita begitu sangat memahami betul konotasi istilah ini. Singkatnya jelas ini juga adalah bentuk sebuah protes sekaligus perlawanan karena adanya kejemuan, kebencian, dan bahkan mungkin kemarahan yang sangat, melihat situasional negeri kita hari ini ketika proses demokrasi ditunggangi oleh pola politisasi jargon dan simbol-simbol agama. Senada dengan istilah KADRUN sebenarnya pesan konotasinya serupa dengan kajian problem serius di ruang akademisi, yang sinonim dengan kosa kata teknis tema Arab Spring atau Post-Islamism.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah skenario besar untuk menciptakan konflik telah didendangkan, seperti berbagai catatan analisis yang selama ini telah dipaparkan bahwa adanya keterkaitan erat pragmatisme kepentingan politik domestik segelintir “anak bangsa” yang memang menikmati betul hidup dengan monopoli, hegemomoni, dalam perahu oligarki (kekuasaan) yang sebelumnya begitu leluasa menghisap kekayaan negeri, yang sejak 2014 lalu era kepemimpinan Jokowi telah dipatahkan berkeping-keping. Sebenarnya penyakit ini juga terkoneksi dengan kepentingan blok kekuatan tertentu dalam pertarungan politik global yang muaranya tidak jauh-jauh dari soal upaya hegemoni “tali kendali” kekayaan sumber daya dan potensi pasar negeri ini.

Rentetan munculnya tuduhan isu-isu miring pemerintahan Jokowi yang memang sengaja dipelintir untuk dimiringkan, (bagi sebagian besar masyarakat yang kritis di seluruh penjuru negeri akan begitu mudah menebaknya). Semua terjadi seakan-akan tanpa jedah langsung menjelma menjadi aksi protes dan keributan jalanan, fakta tersebut begitu kasat mata, singkatnya kita bisa sedikit menarik mundur untuk mengingat kembali sederetan aksi jalanan berjilid mulai dari demo PilGub DKI yang memenangkan Wan Abud hingga demo mahasiswa yang paling terkini dengan memanfaatkan momentum soal koreksi perubahan “penerapan aturan” dan kebijakan dalam ruang ketatanegaraan kita. Juga disaat yang sama skenario ini terus berlanjut memainkan pemantik kobaran api konflik sentimen etnik saudara kita di Papua. Ini kalau boleh saya katakan seperti orkestra sistemik sedang dimainkan yang mengeluarkan suara yang sangat sumbang, memekakkan telinga para pendengarnya karena memang tidak enak didengar apalagi jika kita menyaksikannya secara langsung.

Paparan tersebut bukan berarti berdalih untuk mengecilkan segala upaya dalam menghidupkan dinamika atmosfir demokratisasi, berkaitan suara kritik mahasiswa yang memang seharusnya wajib diapresiasi. Mencoba mengutip kembali ungkapan bung Haris Azhar Direktur Lokataru baru-baru ini di acara ILC berkaitan dengan suara kritik mahasiswa, yang kira-kira begini kalau saya terjemahkan secara singkat poinnya, bahwa denyut nadi suara kritik atau bentuk koreksi sistem peraturan dan produk kebijakan di ruang demokrasi harus dianggap lumrah dan biasa saja, tanpa perlu dibungkam atau dihalangi dengan berbagai dalih, pesannya lagi tidak harus menunggu lima tahun akhir masa jabatan, karena selalu saja menurutnya ada tersisa “ruang gelap” dari kekuasaan, mungkin kira-kira begitu semoga saya tidak salah menangkap ungkapan beliau.

Yang mau saya tanggapi begini sebagai orang awam (bukan pakar hukum tata negara), jelas bahwa pemerintah sekarang yang akan berlanjut pada tahun 2024 nanti, pastinya memang senantiasa harus terbuka untuk dikoreksi. Uraian ini tanpa bermaksud harus membela pemerintah, jelas bahwa “ruang-ruang gelap” kebijakan sebuah kekuasaan memang bisa saja ada, tapi disaat yang sama OPTIMISME itu juga ada bung, kalau menatap fakta kebijakan dan kinerja nyata Presiden Jokowi sejak 2014 lalu karena alasan beberapa proposisi.

Pertama, bahwa mekanisme konstitusional kita sepanjang perjalanannya mengalami proses perbaikan terus menerus setelah pasca reformasi, salah satunya terdistribusinya pembagian kekuasaan dengan sangat baik sehingga pemaksaan sebuah kebijakan agak sulit untuk dilakukan secara konsisten dalam ruang-ruang yang dituduh “gelap” tadi,

Kedua, di era digital saat ini begitu maju dengan pesatnya tentunya berimplikasi secara langsung dan tidak langsung terhadap mekanisme kontrol dari segi profesionalisme dan moral penyelenggara negara yang tuntutannya harus makin transparan, dan ketiga, bahwa produk hukum (pengawasan) tata negara kita hari ini makin konstruktif dibanding masa-masa sebelumnya (di mana sistem pengawasan pada masa ORBA memang benar-benar lumpuh total).

Kesimpulan singkatnya walaupun harus saya katakan juga bahwa saya sangat setuju salah satu poin pentingnya bahwa “ruang gelap” kendali kemudi kekuasaan memang harus benar-benar dihilangkan.

Sebagai penutup uraian, walaupan tidak secara detil, betapa pentingnya dalam membaca pemetaan berbagai persoalan perjalanan panasnya suhu demokrasi, pada konteks ini harusnya kita semua bisa melihat secara komprehensif atau paling tidak mencoba saling memahami sudut pandang lainnya secara objektif.

Di mana salah satu alasan keberpihakan pada pemerintahan Jokowi, sejatinya walupun langkah yang ditempuh secara perlahan, tapi begitu serius terlihat untuk menanggulangi ancaman problem sesungguhnya, yaitu soal adanya gerakan anti ideologi negara yang alurnya telah diungkap dari catatan analisis berbagai fakta kejadian di negeri ini. Begitu terang benderangnya “sebuah taruhan” yang telah terjadi pada proses demokrasi kita yang konsekuensi (endingnya) ancaman disintegrasi NKRI, semua hal tersebut tidak lain karena menguatnya politik identitas yang sengaja dipelihara dalam kontestasi berebut elektoral secara membuta. Dampak langsungnya saat ini mengakibatkan praktek-praktek intoleransi dan teror kekerasan berbungkus agama terus meningkat. Sehingga wacana fenomena politisasi agama sehubungan dengan narasi Arab Spring dan Post-Islamism menjadi kajian serius bagi semua kalangan terkhusus para pemikir/akademisi belakangan ini, yang si Udin sedunia menyebutnya KADRUN alias kadal gurun, semoga kita semua khususnya anda Ferguso bisa memahaminya…?.

Check Also

Addatuang Sidenreng XXIV H Andi Patiroi Pawiccangi Daeng Makkita Sandang Gelar Anumerta MallinrungE ri Allekkuang

  Oleh : Omar Syarif (Pemerhati Budaya Sulawesi Selayan) Innalillah Wa Inna Ilaihi Rajiun, telah …

Loading...