Home / BALAIKOTA / Soal Mutasi Kepsek, Kadisdik Makassar: Saya Kebingungan Karena Dua Versi

Soal Mutasi Kepsek, Kadisdik Makassar: Saya Kebingungan Karena Dua Versi

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM– Melakukan mutasi tentu saja harus perlu ada persyaratan yang dipenuhi, sesuai Permendikbud no 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Tapi, baru-baru ini pelantikan kepala SMPN yang dilakukan oleh mantan wali kota Makassar Danny Pomanto diakhir masa jabatannya menyisakan polemik dilingkup dinas pendidikan kota Makassar.

Tak hanya yang dilantik jadi pertanyaan, tapi juga pejabat yang dinonjobkan.

Pasalnya, sejumlah kepala sekolah yang hadir pada saat pelantikan di lokasi Kanrerong jalan RA Kartini pada Jumat 10 Mei 2019 lalu merasa bingung, di mana pada saat protokol membacakan mutasi dan Non jobnya kepala sekolah terdapat dua versi berbeda.

Sehingga menimbulkan polemik bagi kepala sekolah yang mana versi pertama namanya disebut sementara di Versi kedua tiba-tiba namanya hilang atau berganti.

Kepala Dinas pendidikan kota Makassar Dr Rahman Bando, S.P. M.Si. saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (13/5/2019) mengatakan dalam waktu dekat ini akan menormalisasi kepsek agar ada kejelasan.

“Saya mau menormalisasikan dulu di kepala sekolah untuk bisa ada kejelasan. Pertama, saya akan memerintahkan mereka untuk tetap bertugas pada sekolahnya sambil kita menunggu keputusan pimpinan yakni PJ wali kota Makassar. Dan tentu pejabat wali kota akan memberikan arahan juga mungkin akan meminta konsultasi pemerintahanya ke secara vital di atas sebab, memang betul ini membuat kita bingung, yang mana harus dipake khusus untuk SMP,” ujarnya.

Baca juga : Penuh Misteri, Beredar Surat Lelang Jabatan Sekda Makassar

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD) A. Siswanta mengatakan masalah kepsek, pihaknya akan menerima hasil kelola dari diknas.

“Masalah kepala sekolah, kami dari BKD hanya menerima hasil kelola dari Diknas dan kita hanya tinggal buatkan SK. Jadi bukan di BKD dikelola tapi di godok di Diknas sendiri. Karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus dialui melalui diknas, dan diknas yang mengetahui, persyaratan apa yang harus dilalui untuk menjadi kepala sekolah. Bukan BKD yang mengelola tapi semuanya di diknas langsung,” terangnya.

Lain halnya dikatakan kepala bidang dikdas H Munir, Dimana semua usulan dinas lengkap ke BKD, terus di sanalah terjadi pertimbangan selaku pimpinan, sehingga ada di antara mereka yang tidak terpakai.

“Kita punya bukti mengusulkan, dan tentu juga ada mekanisme di luar dari kewenangan kita, jadi dinas hanya mengusul. Setelah selanjutnya dari dinas ke BKD dan di sanalah diproses sehingga ada beberapa anggota yang tidak Masuk,” jelasnya. (*)

Check Also

Pimpinan Kapal HMAS Success Kunjungi Balai Kota

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Berlabuhnya kapal HMAS Success ke kota Makassar sebagai bagian dari program Indo-Pacific …

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.