oleh

Wakil Bupati Maros Tak Lolos Tes Kesehatan, Nirwana Minta Semua Pimpinan SKPD Jalani Tes Urine

MAROS, koranmakassarnews.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros 2024 menghadirkan kejutan, dengan Chaidir Syam-Suhartina Bohari sebagai satu-satunya pasangan yang menghadapi kotak kosong.

Namun, perbincangan semakin panas setelah Suhartina Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena masalah kesehatan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama terkait kepemimpinan di Kabupaten Maros.

Nirwana, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salewangan Maros, yang diwawancarai di warko jutice, senin (09/09/2024) mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, tidak hanya calon kepala daerah yang perlu menjalani tes kesehatan, tetapi juga seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Maros.

“BNN harus melaksanakan tes urine bagi seluruh pimpinan SKPD di Maros. Ini langkah penting untuk membuktikan komitmen Kabupaten Maros sebagai wilayah bebas narkoba,” tegas Nirwana.

Pilkada Serentak 2024

Pada tahun 2021, Brigjen Pol Ghiri Prawijaya, Kepala BNN Sulsel, hadir dalam Grand Final Pemilihan Duta Anti Narkoba di Maros. Acara tersebut didampingi langsung oleh Bupati Maros, Chaidir Syam, yang menunjukkan komitmen dalam memberantas narkoba di wilayah ini.

Namun, Nirwana menambahkan bahwa gerakan anti-narkoba tidak boleh hanya fokus pada kaum muda. “Pemerintah juga harus menunjukkan komitmennya, termasuk semua pimpinan SKPD. Kalau tidak, usaha ini terasa setengah-setengah,” lanjutnya.

Berita terbaru dari BNN Jakarta pada 9 September 2024 menyatakan bahwa Suhartina Bohari negatif narkoba, meskipun hasil tes dari Rumah Sakit Pendidikan Unhas berbeda. Ketua KPU Maros, Jumaedi, menegaskan bahwa hanya dokumen dari rumah sakit yang sah. Jika ada perbedaan, pemeriksaan ulang harus dilakukan sesuai prosedur.

Baca Juga : Partai Buruh Exco Maros Usulkan Chaidir-Suhartina Maju di Pilkada Maros 2024

Nirwana mengingatkan, “BNN harus segera turun tangan. Jangan sampai kejadian ini tidak ditindaklanjuti, karena ada potensi risiko besar jika ada pimpinan SKPD yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.”

Pernyataan ini semakin memperkuat tuntutan untuk melibatkan semua pimpinan SKPD dalam tes narkoba, demi menjaga Maros bebas dari bahaya narkoba. (*)