Home / BALAIKOTA / Wilayah Zona Larangan Panti Pijat, Ratu Pelangi: Ada Izin Sampai 2021

Wilayah Zona Larangan Panti Pijat, Ratu Pelangi: Ada Izin Sampai 2021

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM– Berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pariwisata (Dispar), lima usaha panti pijat di jalan Malengkeri kota Makassar berhasil ditertibkan, pada Rabu (19/6) kemarin.

Tapi, dua usaha yakni Makmur dan Ratu Pelangi lolos dari penyegelan karena tidak termasuk diantara lima usaha yang direkomendasikan Dinas Pariwisata. Padahal keduanya berada satu lokasi (Berdekatan) dengan panti pijat yang disegel.

Lokasi kedua usaha panti pijat tersebut juga masuk wilayah zona larangan panti pijat sesuai yang tertuang pada Perda nomor 5 tahun 2011

Pengelola salah satu usaha panti pijat yang lolos dari penyegelan, Ratu Pelangi menuturkan bahwa izinnya berlaku hingga tahun 2021.

“Saya tidak tau kalau ada larangan seperti itu (Perda 5 tahun 2011). Ijin usaha saya juga sampai 2021. Kenapa Dinas Pariwisata keluarkan ijin kalo ternyata dilarang,” protesnya.

Dikonfirmasi Via Pesan Whatsapp, Jumat (21/6/2019), Kadis Pariwisata Makassar Kamelia Thamrin tidak menanggapi persoalan tersebut, bahkan melempar tanggung jawab ke bawahannya.

Berita Terkait : Satpol PP Makassar Segel Panti Pijat di Mallengkeri, Namun 2 Panti Berhasil Lolos

“Tabe pak, Bisaki hubungi pak irlan, sebagai penanggung jawab pengawasan.” singkat Kamelia

Sementara Irlan selaku Kepala Seksi industri Pariwisata mengatakan segera memeriksa usaha panti pijat yang belum disegel.

“Pada prinsipnya tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan. Yang 5 usaha pijit kemarin ditindaki itu tertanggal bulan januari 2019. Untuk yg lain kita akan kembali turun memeriksa semua tempat usaha (pijat) dan kalau jelas pelanggarannya kita akan langsung tindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku (Perda No.5 Tahun 2011),” ucapnya.

Lebih jauh, ketika ditanya terkait kejanggalan penerbitan ijin usaha Ratu Pelangi yang berlaku hingga 2021, Irlan mengelak dan mengatakan baru sebulan menjabat di Dispar.

“Mohon maaf saya baru sebulan menjabat di Dispar. Nanti saya coba konfirmasi kepada pejabat yang lalu,” tandasnya. (Mi)

Check Also

9 Fraksi DPRD Kota Makassar Bulat Dukung Perubahan Perda No 13 Tahun 2011

MAKASSAR, KORANMAKASSARNEWS.COM — Sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar bulat mendukung perubahan Perda No 13 …

Loading...