MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Proses seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Makassar kembali menuai sorotan. Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan, Farid Mamma, SH, MH, mengungkap adanya dugaan praktik nepotisme dan perlakuan istimewa bagi sejumlah kandidat tertentu dalam tahapan ujian tertulis yang digelar akhir pekan lalu.
Menurut Farid, temuan ini diperoleh berdasarkan monitoring dan kajian tim analisis informasi PUKAT Sulsel yang menurunkan pemantau di lokasi seleksi. Dari pengamatan itu, terlihat jelas adanya perbedaan perlakuan yang diberikan kepada peserta.
“Kami mencatat, pejabat sementara direksi dan beberapa kandidat yang diketahui memiliki kedekatan politik maupun relasi dengan pejabat daerah ditempatkan di ruangan berbeda dari peserta lainnya.
“Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa ujian tertulis hanya dijalankan sebagai formalitas belaka,” tegas Farid kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Ia menambahkan, indikasi ini memperkuat pandangan publik bahwa Pemkot Makassar masih sulit melepaskan diri dari praktik balas budi politik, bisnis, maupun kekerabatan dalam pengisian jabatan strategis di BUMD.
Padahal, seharusnya seleksi direksi didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional, bukan pada relasi personal dengan penguasa daerah.
“Jika pola ini terus dipelihara, maka jangan harap BUMD bisa sehat. Justru yang terjadi adalah kerugian bagi masyarakat, karena perusahaan daerah dijalankan tanpa standar profesionalisme yang benar,” ujarnya.
Krisis Kepercayaan Publik
Farid Mamma juga mengingatkan, Pemkot Makassar semestinya belajar dari sejumlah peristiwa yang memperlihatkan rapuhnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah tragedi terbakarnya Gedung DPRD Makassar beberapa waktu lalu, yang oleh publik dipandang sebagai simbol kegagalan komunikasi dan lemahnya transparansi antara pemerintah dan warga.
“Kasus gedung DPRD itu bukan hanya soal insiden kebakaran, tetapi juga potret krisis kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintah. Jangan sampai pola yang sama terjadi di BUMD. Kalau publik tidak percaya proses seleksi, maka legitimasi direksi yang terpilih pun akan dipertanyakan sejak awal,” tegas Farid.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil di Makassar juga menyuarakan keresahan yang sama. Mereka menilai, tes seleksi seharusnya menjadi ruang yang fair untuk mengukur kapasitas setiap calon.
Baca Juga : Dokumen Jadi Penentu, 634 Pendaftar BUMD Makassar Gugur
Namun, dengan adanya dugaan perlakuan istimewa, kepercayaan publik terhadap proses seleksi BUMD kembali dipertanyakan.
“Kalau tes hanya formalitas, berarti hasil akhirnya sudah bisa ditebak. BUMD kembali dijadikan arena bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan,” kata seorang aktivis mahasiswa yang ikut memantau jalannya seleksi.
Figur Profesional Harus Diberi Ruang
Di tengah kritik ini, sejumlah nama dengan rekam jejak panjang di bidang manajemen pasar dan properti disebut-sebut layak diberi ruang lebih besar.
Salah satunya adalah seorang calon direksi, yang dikenal telah mengembangkan Pasar Segar Makassar dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengelola properti ritel, mal, dan fasilitas bisnis lainnya.
Pengalaman panjang seperti ini, menurut Farid, seharusnya menjadi dasar penilaian. “Kita butuh direksi yang profesional, punya sertifikasi, pengalaman, dan visi membangun pasar. Bukan direksi titipan,” tegasnya.