Setahun Munafri–Aliyah Pimpin Makassar, 49 Ribu KK Bebas Iuran Sampah dan Pemerintahan Masuk Fase Percepatan Dampak

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam 365 hari kepemimpinan pasangan yang dikenal dengan akronim MULIA ini, sejumlah program prioritas mulai dirasakan warga.

Mulai dari penataan parkir liar dan lapak di fasilitas umum secara humanis, pembenahan drainase untuk mengurangi potensi banjir, peningkatan layanan publik, hingga program sosial seperti seragam sekolah gratis.

Salah satu capaian paling konkret adalah program iuran sampah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak diberlakukan pada Juli 2025, kebijakan ini telah menjangkau 49.209 kepala keluarga (KK) di 14 kecamatan.

Baca Juga : Satu Tahun Kepemimpinan MULIA, 105 Ruas Jalan Dibenahi dan 95 Ruas Disiapkan

Rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA dan R1/900 VA kini menikmati tarif retribusi sampah Rp0 per bulan.

Rinciannya, 11.487 KK berasal dari kategori 450 VA dan 37.722 KK dari kategori 900 VA. Program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Selain pembebasan penuh bagi 450 VA dan 900 VA, Pemkot Makassar juga memberikan keringanan tarif bagi pelanggan 1.300 VA hingga 2.200 VA sebagai bentuk subsidi berkeadilan.

Skema ini menggantikan sistem lama berbasis zonasi yang sebelumnya membebankan tarif tetap bagi 450 VA dan 900 VA sebesar Rp16.000 per bulan.

Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, tahun pertama adalah fase pembenahan sistem, sementara tahun kedua menjadi fase percepatan dampak.

Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi terjebak pada pola kerja administratif dan seremonial.

“Program tidak otomatis menyelesaikan masalah. Anggaran besar tidak otomatis efektif. Yang dibutuhkan adalah reformasi manajemen kinerja dan orientasi pada dampak,” tegasnya dalam refleksi satu tahun kepemimpinan di Lapangan Karebosi.

Appi menekankan perubahan paradigma pemerintahan dari sekadar working in government menjadi problem solving government, dengan indikator kinerja yang tidak lagi berhenti pada output, melainkan outcome dan impact yang terukur di lapangan.

Baca Juga : Setahun MULIA, 24 PSU Diserahkan: Rp371 Miliar Resmi Jadi Aset Pemkot

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.

“Legitimasi publik bukan hanya saat pelantikan, tetapi diperbarui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Memasuki tahun kedua, kepemimpinan Munafri–Aliyah menargetkan percepatan transformasi tata kelola dan pelayanan publik, dengan fondasi yang telah diletakkan pada tahun pertama.

Satu tahun mungkin belum cukup untuk menyempurnakan seluruh sistem, namun arah perubahan dinilai semakin terukur—dari janji politik menuju kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh warga Kota Makassar. (*)

Komentar