MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah meninjau langsung kawasan permukiman padat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, sekaligus membahas langkah penataan permukiman bagi masyarakat setempat.
Munafri dan Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman yang berada di sekitar Pasar Pannampu.
Di lokasi tersebut terlihat rumah warga berdempetan dengan akses jalan sempit serta kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti sanitasi, drainase, dan kualitas hunian.
Baca Juga : Pemkot Makassar Batasi Mutasi ASN, Fokus Kendalikan Belanja Pegawai
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan pemerintah kota mengusulkan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi penataan kawasan padat tersebut.
“Kami mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar dengan dukungan pemerintah pusat agar lingkungan lebih tertata dan masyarakat bisa mendapatkan hunian yang lebih layak,” ujarnya.
Data pemerintah mencatat, Kelurahan Pannampu dihuni sekitar 16.697 jiwa atau 3.655 kepala keluarga. Di kawasan tersebut masih terdapat 117 rumah tidak layak huni yang ditempati sekitar 154 kepala keluarga dengan total 575 jiwa.
Sebagai langkah awal penanganan, pada 2025 pemerintah telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 20 unit rumah.
Baca Juga : Safari Ramadan di Panakkukang, Wali Kota Makassar Kenalkan Aplikasi LONTARA+ untuk Tampung Aspirasi Warga
Sementara pada 2026, pemerintah kembali merencanakan perbaikan 10 unit rumah yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan sistem drainase melalui anggaran daerah.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penataan kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kota Makassar. (*)
Komentar