JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Pemadaman listrik berskala besar yang melanda sebagian wilayah Jakarta pada Kamis (9/4/2026) menuai sorotan tajam. Peristiwa ini kembali menambah daftar gangguan kelistrikan di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) melalui rilis resminya menilai, insiden blackout tersebut berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari pusat perbelanjaan hingga layanan transportasi publik seperti MRT Jakarta yang sempat terhenti dan memaksa evakuasi penumpang.
Menurut IWO, keandalan listrik di ibu kota sebagai pusat aktivitas nasional seharusnya menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu.
Namun yang menjadi perhatian publik bukan hanya gangguan itu sendiri, melainkan respons dari jajaran pimpinan perusahaan listrik negara.
Baca Juga : Pejabat PLN Rangkap Jabatan Disorot, Kasus Dugaan Penganiayaan di Depok Kembali Dipertanyakan
Sorotan mengarah kepada Direktur Utama Darmawan Prasodjo yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka maupun sikap empati secara langsung kepada masyarakat terdampak.
Di saat publik menanti kejelasan penyebab dan proses pemulihan, muncul pula kritik terhadap aktivitas sejumlah pejabat PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya yang terlihat bersepeda santai pada Jumat pagi (10/4/2026).
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri, Teuku Yudhistira, menilai situasi tersebut menunjukkan kontras yang mencolok dengan kondisi di lapangan.
“Pemadaman ini bukan gangguan biasa. Dampaknya meluas, melumpuhkan sebagian aktivitas ibu kota, bahkan menghentikan operasional MRT. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga mengalami ketidakpastian,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah krisis, publik seharusnya melihat kehadiran dan kesigapan para pemimpin, bukan justru aktivitas yang dinilai tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
“Aktivitas bersepeda mungkin dimaksudkan sebagai gaya hidup sehat, tetapi dalam konteks krisis, itu terlihat sebagai simbol ketidakpekaan. Kepemimpinan di sektor pelayanan publik diuji justru saat situasi sulit,” tegasnya.
IWO menilai, dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan tidak hanya penanganan teknis, tetapi juga komunikasi terbuka, kehadiran pimpinan di pusat kendali, serta empati kepada masyarakat.
Baca Juga : IWO Soroti Kepemimpinan PLN: Meritokrasi Disebut Hancur, Darmo–Yusuf Didi Didesak Dievaluasi
Lebih jauh, Yudhistira mengingatkan bahwa krisis ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Yang dipertaruhkan bukan hanya aliran listrik, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Ketika ada jarak antara penderitaan warga dan sikap pemangku kebijakan, maka yang terkikis adalah legitimasi,” katanya.
Atas dasar itu, IWO bahkan mendorong evaluasi serius terhadap jajaran pimpinan PLN, termasuk mengusulkan pencopotan Direktur Utama PLN dan GM PLN UID Jakarta Raya.
Mereka berharap pemerintah, termasuk Presiden, memberikan perhatian serius terhadap kejadian ini agar keandalan layanan kelistrikan nasional dapat benar-benar terjamin di masa mendatang. (*)
Komentar