MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus menggenjot pembenahan sistem persampahan, dengan fokus utama pada revitalisasi TPA Antang sebagai pusat pengelolaan sampah kota.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya volume sampah perkotaan, sekaligus menjadi bagian dari transformasi besar menuju sistem pengelolaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, mengungkapkan bahwa pembenahan TPA Antang kini menjadi prioritas utama pemerintah kota.
Upaya tersebut diawali dengan penguatan koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), termasuk pengajuan anggaran untuk perbaikan menyeluruh.
“Pembenahan ini bukan sekadar menjawab kondisi darurat, tetapi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Sejumlah langkah konkret tengah dipercepat, mulai dari penambahan dan perbaikan armada pengangkut, optimalisasi alat berat, hingga penataan ulang gunungan sampah yang selama ini menjadi persoalan klasik di TPA.
DLH juga mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penanganan sampah secara sistematis, termasuk pengaturan zonasi pembuangan serta pembukaan ruang bagi penerapan metode ramah lingkungan.
Saat ini, anggaran pengelolaan TPA Antang masih tergolong minim, yakni sekitar Rp10 miliar atau hanya 0,016 persen dari APBD.
Padahal, kebutuhan ideal untuk sektor persampahan diperkirakan mencapai sekitar 3 persen dari APBD atau setara Rp250 miliar.
Dengan produksi sampah Kota Makassar yang mencapai sekitar 1.043 ton per hari atau 300 ribu metrik ton per tahun, kebutuhan pembenahan menjadi semakin mendesak.
Salah satu fokus utama adalah peralihan sistem dari open dumping menuju sanitary landfill. Metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu mengendalikan dampak pencemaran, termasuk air lindi yang berpotensi merusak tanah dan sumber air.
“Untuk menerapkan sanitary landfill, dibutuhkan penutupan tanah secara rutin, baik mingguan maupun harian, yang tentu memerlukan biaya besar,” jelas Helmy.
DLH Makassar pun mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp29 miliar untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan tanah penutup (cover soil) serta pembenahan kolam lindi yang diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp30 miliar.
Selain itu, perbaikan alat berat juga menjadi perhatian serius, mengingat sejumlah unit ekskavator dilaporkan tidak berfungsi dalam beberapa tahun terakhir.
Pembenahan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau PLTSa “Makassar Raya”, yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA sekaligus mengubah sampah menjadi energi.
Komentar