MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Deteksi dini potensi kegiatan penyimpangan, Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Makassar selenggarakan kegiatan pendampingan penerapan SPIP (Standar Pengawasan Intern Pemerintah) dan Manajemen Risiko, Gowa, rabu (17/3).

Luasnya cakupan kegiatan birokrasi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Membuat pemerintah mengeluarkan berbagai sistem pengawasan dan pengendalian demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salah satu sistem pengawasan yang dibentuk adalah SPIP, yang diharapkan dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, guna membudayakan SPIP dalam jalannya roda pemerintahan, Rudenim Makassar bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan selenggarakan Pendampingan Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko di Aula Rudenim Makassar pada hari Rabu (17/3).

“Komitmen penerapan SPIP bukan hanya pada tampuk pimpinan, juga kepada seluruh pegawai, harapan kami dengan kegiatan pendampingan ini SPIP dan Manajemen Risiko bukan hanya pemenuhan dokumen administratif, melainkan juga dapat mengubah tingkah laku pegawai Rudenim dalam bekerja,” harap Alimuddin, Kepala Rudenim Makassar.

Dalam kegiatan ini, bertindak selaku Narasumber Alfriandy, koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintahan (IPP) 2 BPKP Privinsi Sulawesi Selatan. Selain pemaparan materi, juga dilakukan diskusi dan tanya jawab peserta dalam penyusunan Manajemen Risiko. (*)