JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) di bawah kepemimpinan Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., resmi meluncurkan layanan publik berbasis artificial intelligence (AI) pertama di Indonesia untuk proses izin edar obat bahan alam dan kosmetik.
Inovasi ini menjadi bagian dari agenda transformasi layanan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam modernisasi birokrasi.
Layanan AI tersebut hadir untuk menjawab tantangan dalam proses registrasi produk, mulai dari lamanya waktu pemrosesan, kompleksitas regulasi, hingga kesenjangan informasi.
Teknologi yang dikembangkan BPOM memungkinkan analisis data lebih cepat, akurasi verifikasi meningkat, dan memberikan asistensi kepada pelaku usaha melalui virtual assistant berbasis AI.
Taruna Ikrar menyebut penggunaan AI merupakan “lompatan transformasional” dalam pelayanan publik. Menurutnya, layanan ini akan membuat izin edar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.
Selain digitalisasi layanan, BPOM juga memperkuat Program Orang Tua Angkat (OTA) UMKM, yakni skema pendampingan yang melibatkan industri besar untuk membantu UMKM naik kelas.
Hingga saat ini, tercatat 30 perusahaan telah menjadi pendamping bagi 46 UMKM di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
Melalui program tersebut, industri memberikan dukungan teknis, fasilitasi produksi, hingga asistensi perizinan agar produk UMKM memenuhi standar keamanan dan mampu bersaing di pasar, termasuk pasar ekspor.
Taruna menegaskan bahwa program OTA merupakan bentuk keberpihakan kepada UMKM, sesuai pesan Presiden dalam sejumlah forum ekonomi nasional.
“Industri besar bukan hanya mitra, tetapi penopang kemajuan UMKM,” ujarnya, Jumat (28/11/25).
BPOM memastikan transformasi digital melalui AI berjalan seiring dengan penguatan integritas layanan publik, termasuk transparansi proses dan pencegahan praktik penyimpangan.
Dengan inovasi dan kolaborasi tersebut, BPOM menargetkan peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus percepatan kontribusi sektor obat dan makanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (*)