KORANMAKASSAR.COM — Setahun kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Aliyah Mustika Ilham di Kota Makassar menjadi fase awal yang menunjukkan arah perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam waktu yang relatif singkat, kepemimpinan ini mulai menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan konkret.
Langkah Awal: Deklarasi Pemerintahan Bersih
Sejak awal masa jabatan, Appi–Aliyah langsung menandai arah kepemimpinan melalui deklarasi pemerintahan bersih.
Komitmen pengawasan anggaran dari hulu ke hilir menjadi pesan tegas bahwa integritas adalah fondasi utama jalannya pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Deklarasi ini sekaligus menjadi sinyal perubahan bagi seluruh ASN bahwa praktik penyimpangan tidak lagi mendapat ruang dalam sistem pemerintahan baru.
Transformasi Digital: Transparansi Berbasis Teknologi
Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah percepatan transformasi digital melalui Super Apps Lontara+.
Platform ini mengintegrasikan ratusan aplikasi layanan publik ke dalam satu sistem terpadu.
Lebih dari sekadar inovasi teknologi, Lontara+ menjadi instrumen transparansi:
Membuka kanal aduan masyarakat
Menjadi dasar evaluasi kinerja OPD
Membantu perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil warga
Integrasi layanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan dalam satu aplikasi memperlihatkan bahwa transparansi kini menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat.
Akuntabilitas yang Terukur
Kepercayaan publik mulai terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80,1% di tahun pertama kepemimpinan.
Sejumlah indikator pembangunan juga menunjukkan tren positif:
Pembenahan infrastruktur
Penurunan angka pengangguran
Peningkatan kesejahteraan
Penurunan angka kemiskinan
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Ini menandakan bahwa tata kelola yang bersih berjalan beriringan dengan efektivitas pembangunan.
Penegakan Aturan dan Wibawa Pemerintahan
Ketegasan dalam pengawasan anggaran menciptakan sistem kontrol internal yang lebih kuat.
Hal ini sekaligus mempersempit ruang praktik birokrasi lama yang tidak sehat.
Harapan juga datang dari mantan Wali Kota Danny Pomanto agar capaian Makassar tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan di tingkat nasional maupun internasional.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Beberapa dampak positif yang mulai dirasakan antara lain:
1. Partisipasi Warga Meningkat
Masyarakat kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi.
2. Layanan Publik Lebih Efisien
Integrasi aplikasi mengurangi birokrasi berbelit.
3. Kepercayaan Publik Menguat
Tingkat kepuasan masyarakat menjadi modal sosial pembangunan.
4. Stimulus Ekonomi Lokal
Fitur pariwisata digital mendorong sektor ekonomi kreatif.
Refleksi dan Tantangan
Meski capaian awal cukup menjanjikan, sejumlah persoalan klasik seperti pengelolaan sampah dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah.
Namun fondasi yang telah diletakkan — integritas, transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan — menjadi modal penting untuk menjawab tantangan ke depan.
Penutup
Satu tahun kepemimpinan Appi–Aliyah menunjukkan bahwa pemerintahan bersih bukan sekadar idealisme.
Melalui komitmen politik, pemanfaatan teknologi, dan konsistensi dalam penegakan aturan, Makassar mulai menata ulang wajah tata kelola pemerintahannya.
Perjalanan ini mungkin baru dimulai, namun fondasi yang dibangun memberi harapan bahwa visi Makassar Untuk Rakyat (MULIA) bukan sekadar slogan, melainkan arah nyata pembangunan kota. (*)
Penulis : Muhammad Askar, SKM
(Mantan Bappilu Partai Perindo Kota Makassar & Pemerhati Sosial, Lingkungan, dan Tata Kelola Pemerintahan)
Komentar