ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM — Aksi Saling dorong terjadi antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan saat para pendemo tak diberi ruang untuk bertemu Bupati Enrekang H Muslimin Bando. Unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) didepan kantor Bupati Enrekang, Selasa (15/2/2022) berakhir ricuh karena masyarakat tak diizinkan masuk di kantor Bupati menemui orang nomor satu di Kabupaten Enrekang.
Akibatnya, para pengunjukrasa mendorong pintu gerbang kantor Bupati hingga roboh. Pertahanan Polisi dan Satpol PP dipatahkan oleh ratusan warga yang sudah mulai kehilangan kesabaran karena tak di ijinkan masuk.
Masyarakat terdampak penggusuran merasa dipermainkan oleh kebijakan Bupati yang dirasa memiskinkan mereka karena kehilangan ratusan hektar tanaman keras yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
Selama ini MB hanya mengirim utusannya untuk mewakili dirinya, namun kali ini para pengunjukrasa tidak lagi menerima perwakilan Bupati untuk berdiskusi. Pengunjukrasa hanya ingin bertemu Bupati Enrekang Muslimin Bando.
“Hari ini kami meminta bertemu Bupati. Tolong Pak Polisi jangan halangi kami, karena kami akan terus berada disini dan akan bermalam dihalaman kantor Bupati sampai kami bertemu dengan Muslimin Bando,” Teriak Rahma.
Ratusan masyarakat petani yang lahannya diratakan oleh PTPN XIV ini hanya ingin bertemu Bupati Enrekang sebagai orang yang mengeluarkan rekomendasi pembaharuan HGU seluas 3267 hektar untuk pengembangan tanaman kelapa sawit oleh PTPN XIV.
Dampak dari penggusuran tersebut, masyarakat petani kehilangan berbagai jenis tanaman hingga mengalami kerugian yang sangat besar.
baca juga : Bupati Enrekang Melantik 129 Koordinator UPZ Tingkat Desa
“Bukan hanya itu, jika penggusuran itu dibiarkan berlanjut maka tidak menutup kemungkinan daerah wilayah perbatasan Kecamatan Cendana bakal berdampak,” Ujar Rahma.
Selain kerugian berupa materi, akibat penggusuran tersebut, ada beberaa warga yang jatuh sakit bahkan ada yang sempat dirawat dirumah sakit.
“Mereka memikirkan kelangsungan hidup keluarga mereka. Kasihan warga yang tidak lagi memiliki lahan untuk berkebun, mereka kelaparan. Sementara lahan Bupati dan Pejabat lainnya yang ada diatas lahan PTPN sampai sekarang tidak digusur,” pungkasnya. (ZF)