PAREPARE — Pembangunan toilet di sejumlah sekolah di Kota Parepare menjadi sorotan publik. Bukan karena fasilitasnya yang modern, tetapi karena anggarannya dinilai tidak wajar. Toilet yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut menelan biaya hingga Rp166 juta per unit—setara dengan harga rumah subsidi. Total ada sekitar 21 toilet yang dibangun di tingkat SD dan SMP.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare, Makmur, menilai anggapan tersebut keliru. Ia menjelaskan bahwa membandingkan toilet sekolah dengan rumah subsidi tidak relevan karena fungsi dan perhitungannya berbeda.
“Rumah subsidi harganya sekitar Rp173 juta per unit, sementara pembangunan toilet sekolah dianggarkan Rp160 juta. Rasio WC di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa, bukan sekadar bangunan fisik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa standar minimal fasilitas pendidikan mengharuskan setiap sekolah memiliki tiga toilet: untuk siswa laki-laki, perempuan, dan guru.
Namun, Sekretaris LSM Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Rikki Kadafi, menilai kebijakan ini tidak komprehensif dan menggambarkan cara berpikir yang sempit. Ia menilai Disdikbud hanya fokus pada pembangunan toilet tanpa mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana lain.
“Dalam regulasi juga diatur soal rasio luas ruang kelas, kebutuhan lapangan upacara, dan sarana olahraga. Di SD 3, misalnya, toilet dibangun di atas lapangan upacara dan lapangan olahraga. Ini kebijakan yang kebablasan dan egois,” tegas Rikki, Kamis (13/11/25).
Selain itu, menurutnya masih ada bangunan sekolah yang kondisinya memprihatinkan namun belum mendapat perhatian serius dari Disdikbud.
Baca Juga : KUA-PPAS 2026 Disepakati, Wali Kota Parepare Tak Hadir di Paripurna
“SD 14 di Kelurahan Kampung Pisang hampir rubuh, tapi belum juga diurus. Padahal sudah dikunjungi Ketua Komisi II DPRD Parepare,” ungkapnya.
Rikki menilai situasi ini menunjukkan adanya pejabat dinas yang terlalu fokus pada proyek tertentu dan mengabaikan keselamatan siswa serta guru.
“Jangan sampai ada siswa yang terancam jiwanya hanya karena ruang kelas tidak aman. Kami meminta Bapak Wali Kota mengevaluasi kinerja pejabat dinas. Ini bangunan negara yang memakai uang rakyat, jadi harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan,” tutup Rikki Kadafi. (*)