JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Dalam upaya mendukung percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri) menggelar Talkshow Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi.
Gelaran talkshow yang berlangsung secara luring dan daring di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (24/03/2022) ini merupakan Program Kerjasama RI-UNFPA Siklus-10 Tahun 2021-2025.
Dirjen Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi, saat membuka talkshow ini mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target Program AKI pada RPJMN 2021 – 2024.
Teguh Setyabudi memandang perlu melaksanakan advokasi kembali terhadap Implementasi Model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi kepada 3 (tiga) kabupaten terpilih Siklus-9 disertai perluasan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur melalui talkshow ini.
Teguh menyampaikan beberapa hal terkait tingginya AKI di Indonesia.
Selain itu, Teguh mengungkapkan pula, permasalahan dalam penanganan AKI, serta Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030 yang telah menyepakati penurunan AKI dunia mencapai dua-pertiga pada tahun 2030.
Indonesia sendiri, ditargetkan mampu menurunkan AKI menjadi 131 per 100.000 kelahiran hidup.
“Terkait permasalahan tingginya AKI, Pemerintah RI bersama UNFPA mencoba menginisiasi pemodelan di tingkat daerah, melalui Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Program Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) dalam rangka percepatan penurunan AKI di kabupaten sebagai upaya intervensi Pemerintah menstimulan pemerintah daerah untuk berperan lebih,” kata Teguh.
baca juga : Tekan Angka Kematian Akibat Kanker Payudara, CHARM Gandeng YKPI Geliatkan Pink Ribbon
Teguh juga menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda pada tahun 2021 atas pelaksanaan di daerah percontohan, diperoleh informasi bahwa intervensi tersebut dianggap relevan dan bermanfaat untuk kebutuhan kabupaten.
“Namun demikian, diperlukan perbaikan dalam upaya peningkatan intervensi melalui pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah kematian ibu dan keselarasan dengan proses dan jadwal perencanaan nasional,” imbuh Teguh.