FLAJK Desak Kontraktor Kecil Dilibatkan dalam Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera

JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Forum Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi (FLAJK) mendorong pemerintah agar melibatkan pelaku jasa konstruksi skala menengah dan kecil dalam proyek pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal FLAJK, Yakub F. Ismail, menilai besarnya alokasi anggaran negara untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar mencerminkan keseriusan pemerintah memulihkan konektivitas, layanan publik, serta perekonomian masyarakat terdampak bencana.

Namun demikian, Yakub menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan dan skala proyek, tetapi juga harus menjunjung prinsip pemerataan dan keadilan ekonomi.

“Pemulihan pascabencana seharusnya tidak didominasi oleh proyek berskala besar semata. Pelaku jasa konstruksi swasta, khususnya yang menengah dan kecil, memiliki kapasitas dan pengalaman yang layak dilibatkan,” ujar Yakub di Jakarta, Selasa (16/12).

Ia menilai, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada perusahaan BUMN dalam pengerjaan proyek pemulihan dan membuka ruang yang lebih adil bagi kontraktor swasta menengah–kecil.

Menurutnya, pelibatan tersebut dapat dilakukan melalui skema pengadaan yang transparan, pembagian paket pekerjaan yang proporsional, serta dukungan pendampingan teknis dan pembiayaan.

baca juga : Peduli Keselamatan Konstruksi, PONDASI Bantu Ponpes Darul Aman Gombara dengan Uji Tanah Gratis

“Dengan kebijakan yang tepat dan berpihak, kualitas pembangunan tetap terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (ASPERKONI) itu juga mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai model kolaborasi pembangunan yang inklusif, karena melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah serta masyarakat secara langsung.

“Model MBG terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pendekatan serupa seharusnya dapat diterapkan dalam pembangunan infrastruktur pascabencana di Sumatera,” pungkas Yakub. (*)